Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI Bachtiar Nasir menilai pemerintah saat ini semakin abai terhadap gejolak yang terjadi di Indonesia. Dia menganggap pemerintah mengabaikan syarat kehati-hatian dan kecermatan dalam menjalankan roda pemeritahan, terutama penegakan hukum.
Sedangkan, kata Bachtiar, kasus-kasus yang menjadi perhatian besar umat Islam malah seolah dibiarkan.
“Salah satunya kasus dugaan penodaan agama dalam pidato politik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada acara HUT PDIP ke-44 tahun 2017 tidak pernah terdengar lagi progressnya,” kata dia melalui keterangan tertulisnya, Selasa (6/6/2017).
Menurutnya, kenyataan kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini dirasa semakin membahayakan keutuhan NKRI. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pemerintah seolah membiarkan gerakan komunisme tumbuh di masyarakat.
“Pembiaran terhadap gerakan komunisme dalam berbagai manifestasinya baik dalam bentuk pernyataan verbal maupun aksi simbolik, dan ancaman kaum separatis yang tengah bersiap mendeklarasikan negara berdasarkan etnis dan agama,” katanya.
Bachtiar merasakan bahwa negara tidak hadir untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi di Indonesia. Maka dari itu, dia menyerukan seluruh elemen bangsa untuk tidak mudah terbawa jargon-jargon politik yang kenyataannya justru membuka celah disintegrasi serta konflik SARA yang lebih luas.
“Kami menyerukan kepada Presiden untuk mendorong penegakan hukum oleh aparat kepolisian yang berkeadilan berdasarkan due process of law, profesional, dan menjunjung tinggi HAM,” tandasnya. [opinibangsa.id / kml]
0 komentar:
Post a Comment