Parlemen Turki menyetujui UU untuk mengirim pasukan di pangkalan militernya di Qatar.
UU yang dirancang pada Mei mendapatkan persetujuan 240 suara di parlemen yang berasal dari partai pemerintah AKP dan partai oposisi MHP.
Keputusan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap Qatar yang sedang menghadapi isolasi diplomatik dan perdagangan dari negara-negara Arab tetangganya.
Langkah Ankara ini diambil sehari setelah Presiden AS Donald Trump berpihak kepada Arab Saudi dalam pertikaianya dengan Qatar. Seperti Saudi, Trump menuduh Doha mendanai “kegiatan ekstrimis”.
para pejabat dari AKP dan MHP menegaskan bahwa UU ini akan mengijinkan penempatan tentara Turki di pangkalan militernya di Qatar. Turki juga dilaporkan mengirimkan pasokan darurat makanan ke negara tersebut.
Kamal Alam, peneliti tamu di lembaga pertahanan diplomatik RUSI menyatakan bahwa krisis yang berkepanjangan di Teluk akan mendorong Turki memperkuat militernya di Qatar.
“Ini mungkin tidak terjadi segera,” katanya. “Namun koalisi Arab pimpinan Saudi akan pecah dan mungkin jika situasi tersebut semakin tidak terkendali, kita akan melihat langkah pertama menggantikan perlindungan AS di Qatar akan digantikan Turki.”
Turki adalah sekutu utama Qatar dan sedang membangun pangkalan militer di negara yang juga menjadi pangkalan terbesar AS di Timur Tengah.
Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab dan Bahrain memutuskan hubungan dengan Qatar serta menutup wilayah udara dan lautnya untukk Qatar karena menuduh negara tetangganya tersebut membiayai pelbagai kelompok ekstrimis. Tuduhan yang dibantah tegas oleh Qatar.
Pemutusan hubungan diplomatik tersebut menjadi perselisihan diplomatik terburuk negara-negara Teluk dalam beberapa dekade terakhir.
Presiden Turki Tayyip Erdogan mengkritik keras langkah negara-negara Arab tersebut, seraya mengatakan isolasi dan pemberlakuan sanksi tidak akan mengatasi masalah. Ankara bertekad akan melakukan apapun untuk membantu mengakhiri krisis tadi.
Turki telah membangun pangkalan militer di Qatar dan menjadi pangkalan militer pertamanya di Timur Tengah sebagai bagian kerjasama keamanan yang ditandatangani pada 2014. Pada 2016, Menlu Ahmet Davutoglu mengunjungi pangkalan yang dijaga 150 tentara Turki.
Dalam wawancaranya dengan Reuters pada akhir 2015, Ahmet Demirok, Duta Besar Turki untuk Qatar pada saat itu mengatakan Turki akan menempatkan 3000 tentaranya di pangkalan tersebut dalam rangka melakukan pelatihan bersama.
Akses Pasokan Bahan Makanan
Ditengah tekanan koalisi Arab Saudi, Qatar melakukan pembicaraan dengan Turki dan Iran untuk membantu menjamin pasokan makanan dan air ditengah kekhawatiran terjadinya kekurangan suplai akibat blokade.
“Kami sedang berbicara dengan Iran dan Turki dan beberapa negara lainnya,” ungkap pejabat Qatar yang tidak bersedia disebutkan namanya. Pasokan tersebut akan diangkut pesawat kargo Qatar Airways.
Pejabat tadi mengatakan ada cukup suplai bahan makanan di pasar untuk beberapa pekan kedepan dan pemerintah memiliki cadangan makanan strategis di Doha.
Hampir 85 persen import Qatar terhenti dan truk-truk makanan di perbatasan Saudi dipaksa dan tidak meneruskan perjalanan.
Ikhwan: “Jangan Dengar Para Pangeran Korup”
Sementara itu, Hamas menyatakan terkejut dengan tuntutan Arab Saudi kepada Qatar untuk menghentikan bantuannya kepada gerakan perlawanan Palestina.
Dalam pernyataannya Selasa, Menlu Arab Saudi Adel Al Jubeir mengatakan untuk memulihkan kembali hubungan, Doha harus menghentikan dukungannya kepada kelompok-kelompok teroris, termasuk Hamas. “Dukungan Qatar kepada Hamas merusak otoritas Palestina (Abbas),” ujarnya.
Menanggapi pernyataan tersebut, Hamas menyatakan mereka “sangat menyesalkan dan tidak sependapat” dengan pernyataan Saudi tadi.
“Pernyataan tersebut mengejutkan bagi rakyat Palestina, bangsa Arab dan negara-negara Islam, yang menganggap perjuangan Palestina adalah perjuangan penting,” ungkapnya dalam laman mereka.
“Hamas adalah gerakan perlawanan yang sah melawan penjajahan Zionis, yang merepresentasikan musuh utama Hamas, Arab dan negara-negara Islam.”
Lanjutnya, dalam laman Hamas,“Bukan rahasia lagi bagi siapapun bagaimana musuh Zionis memanfaatkan pernyataan Jubeiri tersebut untuk melakukan lebih banyak pelanggaran dan kejahatan terhadap rakyat kami dan tanah kami serta kehormatan hak Yerusalem dan Masjid al Aqsha.”
Pernyataan Al Jubeiri dianggap melangkah hukum internasional serta posisi Arab dan dunia Islam yang menekankan hak rakyat Palestina untuk melawan dan berjuang membebaskan tanah dan tempat suci umat Islam. Hamas selanjutnya menyerukan saudara-saudaranya di Arab Saudi untuk menghentikan pernyataan yang justru dapat membahayakan kerajaan dan posisinya terhadap rakyat Palestina dan hak sah mereka.
Sementara itu, Ikhwanul Muslimin menyerukan Arab Saudi untuk tidak menuruti bisikan “para pangeran korup” di Uni Emirat Arab.
Ikhwanul Muslimin menolak apa yang disebut sebagai tuduhan palsu Arab Saudi serta menyerukan negara kerajaan itu untuk berhenti mendukung rejim berdarah Abdel Fattah al Sisi di Mesir.
(permatafm)
0 komentar:
Post a Comment