Pengamat ekonomi politik senior, Faisal Basri menyebut, menteri-menteri dalam Kabinet Kerja Jokowi banyak diisi oleh menteri-menteri yang tak sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Sehingga yang ada memberikan masukan yang tak realistis.
“Seperti kebijakan yang mau gas di bawah USD6. Itu mau diambil dari mana? Karena tak bisa dipertanggungjawabkan. Itu gara-gara ada Pak Luhut (Panjaitan-Menko Maritim dan SDM) yang ngaco mulu,” tandas Faisal di Jakarta, Senin (23/1).
Menteri-menteri lainnya pun dirasa tak memiliki kapasitas yang bisa menentang Jokowi. Mungkin hanya Menteri Keuangan Sri Mulyani yang bisa mengatakan tidak terhadap Jokowi.
“Semuanya tak ada yang jadi sparring partner yang pas. Kecuali Sri Mulyani. Apalagi yang namanya Bambang Brodjonegoro (Menteri PPN/Bappenas-mantan Menkeu),” cetusnya di hadapan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri.
Dia mencontohkan terkait kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang saat itu Jokowi mengatakan di kantongnya ada data Rp11 ribu dana orang Indonesia yang ada di luar negeri, dan bisa mendatangkan dana Rp1.000 triliun saja sudah bagus.
“Tapi data itu dari mana? Setelah diusut katanya dari Menkeu (Bambang), setelah diusut lagi dari jajaran Kemenkeu. Kemudian dicari tahu ternyata dari Direktorat Pajak. DJP dari mana? Nobody know. Tak ada yang tahu kan,” paparnya.
Menteri yang paling disorot karena kinerjanya tak bagus adalah Menteri Pertanian, Amran Sulaiman. Namun sayangnya, posisi Amran selalu kuat dan tak sentuh siapa pun.
“Karya Mentan hanya membuat harga pangan tinggi. Saat harga beras di dunia turun, di Indonesia malah terus naik. Sementara kesejahteraan petani tak pernah naik. Tapi Mentan ini selalu dilindungi Jokowi. Padahal kerjanya ngaco,” kecam dia.
0 komentar:
Post a Comment