Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI), Din Syamsuddin menentang anggapan bahwa organisasi masyarakat (ormas) yang gunakan fatwa MUI sebagai landasan untuk menuntut kasus penistaan agama sebagai ormas radikal.
Din mengakui ada ormas yang memiliki paham radikal, namun bukan berarti ormas tersebut hanya dari kalangan Islam.
“Banyak ormas radikal, ada dari kalangan non-Islam, cuma tidak berkeadilan ketika melihat ormas yang melakukan kekerasan itu hanya ormas Islam saja,” katanya di Kantor Pusat MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, (18/1/ 2017).
Padahal, lanjutnya, banyak ormas radikal dari kalangan non islam. Bahkan, ada juga ormas radikal yang tidak beratribut aliran agama tertentu.
"Namun menjadi tidak adil hanya ormas Islamnya saja yang mendapat perhatian media. Seolah-olah Islam itu radikal. Saya zero tolerance terhadap kekerasan," tegasnya.
Din mengingatkan masyarakat untuk tidak memandang kekerasan dari aksi anarkis saja. Menurutnya, pejabat atau pemodal yang melakukan kekerasan verbal dan menghina agama lebih berbahaya dari organisasi radikal.
“Mari juga kita gugat kekerasan pemodal, Capital Violence ini jauh lebih berbahaya. Kekerasan verbal seperti ujaran kebencian, menghina agama, itu juga kekerasan,” tandasnya.
0 komentar:
Post a Comment