Oleh: Iko Musmulyadi
Musuh-musuh Islam di Indonesia bergerak cepat. Secepat kilat. Siapa lagi kalau bukan 9 naga yang bikin makar. Sadar Ahok sekarat, Ahok akan tamat, meski belum tentu si penista terpenjara. Kini sosok Hari Tanoe (HT) dimunculkan. Konyolnya, dia yang jelas-jelas cina kristen mengetuai Yayasan Peduli Pesantren (YPP). Ini dosa Said Agil Siroj (ASS). ASS bukan saja menyerahkan basis masa NU, tapi juga memberi peluang HT mengobok-obok pesantren lain non-NU.
Lebih parah, bisa saja, dengan didukung gerakan Islam liberal YPP kemudian mendirikan pesantren baru, dengan mazhab yang tak jelas. Menghadirkan makna baru pesantren yang abu-abu. Mengaburkan dan mendisorientasikan institusi Islam dan kepesantrenan. Mendangkalkan aqidah umat.
Pendekatan kultural sedang dimainkan. Cerdik, halus, sangat _soft_. Dengan bendera YPP, HT mudah dan bebas keluar masuk pesantren, menggandeng ulama dan santri, yang notabene adalah jantung pertahanan umat.
Tak sulit bagi ketua Partai Perindo ini, dengan kekuatan jaringan medianya, membangun citra diri sebagai sosok yang dekat dan peduli dengan entitas Islam. Akan diblowup pemberitaan bahwa HT baik, berbaik-baik, dan dapat diterima kalangan Islam. Sangat mudah diopinikan bos MNCTV itu sebagai antitesa Ahok.
Umat harus disadarkan. Tak ada makan siang gratis dalam politik. HT seolah peduli Islam, tiba-tiba menyasar kantong-kantong Islam, memberikan bantuan sekian milyar ke pesantren pasti ada maksud. Ahok proxy, HT juga proxy. Cuma beda cara dan gaya. Ahok kasar, frontal, brutal, dan terang-terangan menantang Islam. HT sebaliknya. Tapi keduanya sama-sama dibawah kendali 9 naga taipan.
Untungnya umat sudah terkonsolidasi. Demo bela Islam yang berpuncak pada aksi 212 sedemikian berarti. Gerakan 212 tak kan berhenti. Getarannya kian terasa merembet kemana-mana. Wacana pendirian Bank 212, supermarket 212, pabrik roti 212, hingga harapan bersatunya partai-partai Islam, terus disuarakan.
HT jangan dibiarkan, harus dibendung. Umat Islam Sumatera Barat sudah memulainya. Sangat tepat antisipasi yang dilakukan pesantren diniyah puteri Padang Panjang yang menginisiasi persatuan pesantren se-Sumbar untuk tak terlibat dan tak terkait dengan apapun dengan YPP.. Kita tunggu gerakan perlawanan dari propinsi-propinsi lain.
Kekuatan parlemen juga harus bergerak. DPR harus didorong untuk merevisi UU tentang Yayasan, dengan memasukan klausul bahwa yayasan yang berorientasi atau berbasis masa agama tertentu maka pengurusnya tidak boleh beragama lain. Sehingga apa yang dilakukan HT menjadi delik hukum. Meskipun mungkin proses revisi regulasi ini agak panjang, tapi setidaknya akan menjadi isu besar umat Islam untuk waspada terhadap HT dan tak berdekat-dekat dengan YPP.
0 komentar:
Post a Comment