Muchtar Effendi Harahap dari NSEAS (Network for South East Asian Studies mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjhaja Purnama atau Ahok ternyata gagal urus pengelolaan dan perlindungan asset Pemprov DKI. Kualitas pengelolaan dan perlindungan aset Pemprov pun dinilainya “rendah”.
"Banyak aset beralih tangan ke pihak swasta. Pemprov DKI acap kali mengalami kekalahan pada persidangan untuk masalah perolehan aset," katanya, melalui siaran pers, beberapa waktu lalu.
Persoalan ini menurutnya tidak kunjung selesai, saat diduga aset Pemprov dinikmati pihak tertentu.
"Permasalahan aset di Ibukota seakan tidak ada habisnya. Banyak asset tercatat sebagai milik DKI tetapi digunakan atau dikuasai pihak lain."
Muchtar, lanjutnya, BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Jakarta memastikan saat ini Pemprov DKI memiliki aset berupa tanah, gedung dan benda bergerak senilai Rp. 4.000 triliun. "Dari jumlah tersebut, tercatat nilai asset status bermasalah Rp. 30 triliun."
Aset bermasalah dimaksud mayoritas berupa lahan berstatus “digugat”, dimanfaatkan atau secara sengaja diambil oleh oknum tertentu.
Ahok sendiri hanya bisa menyalahkan fihak lain. Tuding BPKAD terlibat kasus lahan DKI. Bahkan mengeluarkan ancaman akan memecat para Walikota tidak memiliki nyali untuk menjalankan perintahnya." (Robi/voa-islam.com)
0 komentar:
Post a Comment