Peluang calon presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengambil alih kursi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) semakin terbuka.
Rencana KPK untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas Likuiditas Bank Indonesia (SK BLBI) yang mencapai triliunan rupiah dapat membuat goyang PDIP. Dan manakala Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut, maka Jokowi selaku ikon partai bisa mengambil alih kekuasaan partai banteng moncong putih itu.
"Kalau Megawati jadi tersangka ya bisa saja Jokowi miliki PDIP dengan mengambil alih kursi Ketua Umum," kata pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago saat dihubungi wartawan, Rabu (16/7).
Namun, Pangi memiliki beberapa catatan yang membuat Jokowi masih kesulitan memegang kendali PDIP. Diantaranya Puan Maharani, putri Megawati. Cucu Bung Karno ini diyakini akan tetap mengamankan trah Soekarno untuk berada dalam pucuk pimpinan partai.
"Karena Mega sudah mengklaim bahwa PDIP pemilik 'saham' terbesarnya adalah Mega. Megawati sudah membagun sistem oligarki kepartaian bukan membangun sistem demokrasi di kepartaian," terang Pangi.
Dominasi trah Soekarno tersebut akan mengusung sosok Puan Maharani sebagai pengganti Megawati. Puan diyakini pasti tidak akan rela PDIP diambil alih oleh kelompok pembaharu dibawah gerbong Jokowi.
Meskipun begitu peluang Jokowi menjadi pemimpin partai menurut Pangi tetap terbuka. Karena partai politik dalam undang-undang keterbukaan informasi publik maupun undang-undang parpol adalah milik publik bukan pribadi atau perorangan.
"Artinya adalah PDIP boleh saja dimiliki oleh Jokowi, tidak harus trah Soekarno yang menjadi ketua umum parpol," kata Pangi.
Makanya menurut Pangi, sejak jauh-jauh Megawati sudah mengingatkan dan mewanti-wanti bahwa Jokowi jadi presiden tetap merupakan petugas partai yang menjalankan perintah partai. "Tujuannya saya kira, supaya Jokowi nggak mengambil alih PDIP," demikian Pangi. [rus/rmol]
0 komentar:
Post a Comment