Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan 21 juta orang yang meninggalkan sektor pertanian berpotensi masuk ke kelompok teroris Islamic State in Iraq and Syria (ISIS).
Hal itu disampaikan Amran dalam Rapat Koordinasi Teknis TNI Manunggal Membangun Desa pada Selasa (5/9). Dia menuturkan ketahanan pangan menjadi penting untuk ketahanan negara. Amran menegaskan saat ketahanan negara terjaga, akan mendorong petani untuk semangat dalam usahanya. Hal itu, sambungnya, karena kesejahteraan kelompok tersebut lebih terjamin.
Menurutnya, kelompok Santoso, eks pimpinan Mujahidin Indonesia Timur (MIT), hanya beranggotakan 41 orang namun sudah membuat kelabakan, apalagi jika anggotanya mencapai 1 juta orang. “Yang tinggalkan pertanian sudah 21 juta orang. Ini berkontribusi pada ISIS, begal, kenakalan remaja. Makanya, kita bangun dari pinggiran, desa, perbatasan,” kata Amran dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Ngelmu.id, Jumat (8/9/2017).
Dia menuturkan dengan ketahanan pangan yang terjaga akan dapat meminimalkan orang-orang yang ingin berpartisipasi pada organisasi ISIS. Dalam Global Terrorism Index 2016, Indonesia menempati rangking 38 dengan skor mencapai 4,42. Angka tertinggi untuk besarnya pengaruh terorisme dalam satu negara mencapai 10 sedangkan yang terendah adalah 2.
Negara dengan pengaruh terbesar terorisme adalah Irak yang skor mencapai 9,96. Sedangkan yang terendah adalah Siprus yakni mencapai 2.04. Di sisi lain, Amran juga menuturkan kesuksesan yang dicapai pemerintah di sektor pangan dengan menggandeng TNI AD di antaranya adalah mengatasi kekurangan penyuluh pertanian sebesar 70.000.
Selain itu, kata dia, juga membantu produktivitas komoditas pangan melalui cetak sawah, mempermudah distribusi hingga menekan penyelundupan.
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono mengatakan anggota yang membantu Kementerian Pertanian merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dia menuturkan salah satu tugas pokok TNI adalah menjaga wilayah pertahanan.“Salah satunya, bantu pemerintah menjaga wilayah pertahanan. Apa yang dilakukan Pak Menteri adalah tugas pemerintah. Jadi, saya tidak melanggar undang-undang,” kata Mulyono.
Ngelmu.id
0 komentar:
Post a Comment