Jika tak diakui, kata Din, biarkan dan beri kesempatan etnis Mulsim Rohingya bikin negara dan kesultanan sendiri. Sebab, dahulunya etnis Rohingya berada di dalam kesultanan Arakan yang sekarang disebut Rakhine yang kekuasaannya meliputi Myanmar (Burma) dan sekitarnya.
“Etnis Rohingya diakui itu sudah seharusnya, hak-hak sipil atas penduduk Rohingya adalah bagian dari Myanmar. Jika tidak mau diakui sebagai bagian dari Myanmar maka diberilah kesempatan mereka membuat negaranya sendiri, seperti dahulu (mereka) memiliki kesultanan sendiri (Kesultanan Arakan). Tapi kalau kemudian tidak diakui maka itu adalah kejahatan kemanusiaan,” ujar Din dalam konferensi pers bersama tokoh lintas agama di Kantor CDCC, Jl Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (7/9).
Karena itu, menurut Din, harus ada penyelesaian yang dilakukan secara politik, didasari rezim yang berkuasa di Myanmar dengan mengakui Rohingya sebagai bagian dari rakyat di negara itu.
Ia menekankan, warga Muslim Rohingya harus diberi kewarganegaraan, dan kesadaran itu harus dimiliki tokoh-tokoh dan pemerintahan Myanmar.
“Indonesia lewat ASEAN, OKI atau PBB bisa melakukan upaya-upaya membuka kesadaran tokoh-tokoh Myanmar untuk memberi mereka (Rohingya) kewarganegaraan,” ujar Din.
Selain itu, Din menilai, aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh masyarakat belum cukup karena belum dapat menghentikan akar permasalahan yang ada di Myanmar.
0 komentar:
Post a Comment