COPOT KAPOLDA JABAR
Jawa Barat dan Bandung sebagai kota damai tercoreng dengan pengeroyokan masa GMBI yang anarkis menyerang pengawal Habieb Rizieq Syihab yang memenuhi panggilan polisi atas laporan penistaan pancasila. Sehingga masyarakat Bandung dan Jawa Barat menilai Kapolda tidak mampu meredam dan menjaga gejolak masyarakat.
Sehingga, masyarakat Jawa Barat berhak menyatakan tidak percaya dan mendesak Kapolri mencopot jabatannya. Setidaknya ada 5 hal yang mendasari itu, yakni
1. MEMPROSES PERKARA HABIEB RIZIEQ YANG TIDAK JELAS TUNTUTANNYA
2. PEMROSESAN PERKARA HABIEB RIZIEQ MEMICU KONFLIK HORISONTAL
3. MENURUNKAN GMBI UNTUK MERONGRONG PENGAWALAN DAMAI
4. MEMBIARKAN MASA GMBI MENGEROYOK PENGAWAL YANG SUDAH BUBAR
5. MENCORENG CITRA JAWA BARAT SEBAGAI PROVINSI YANG DAMAI
MEMPROSES PERKARA HABIEB RIZIEQ YANG TIDAK JELAS TUNTUTANNYA
Dijelaskan Habieb, bahwa beliau diperlakukan dengan baik oleh penyidik dan mereka menanyakan perihal thesis S2 beliau yang lulus dengan cum laude. Ini suatu hal yang bermasalah, karena sebuah thesis tidak bisa diperkarakan demi kebebasan ilmiah. Bahkan bila thesis inipun dibedah, bukan penistaan Pancasila yang ada, malah terbukti Habieb ingin menyandingkan dengan harmonis antara Pancasila dan Syariat Islam.
Terbukti niat baik Habieb itu dengan kemampuannya menjadi pilot FPI dan menerbangkan FPI semakin nampak peran bela negaranya. Diakui banyak pihak, disaat bangsa ini diserang disintegrasi bangsa FPI hadir digarda terdepan. Apakah kehadiran saat bencana membantu pemerintah, menumpas maksiat bersama aparat kepolisian, bahkan terakhir bekerja sama dengan TNI melatih anggota FPI untuk bela Negara.
Ini membuktikan peran WNI keturunan Arab dan bahkan kehadiran bangsa Arab dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa ini sejak zaman kemerdekaan dulu. Baru kita tahu, bahwa rumah yang dipakai untuk Proklamasi Kemerdekaan itu diwakafkan seorang Arab yang sekarang keturunanannya mendukung GNPF MUI.
PEMROSESAN PERKARA HABIEB RIZIEQ MEMICU KONFLIK HORISONTAL
Lebih jauh, bila kapolda peka terhadap konstelasi nasional, penerusan perkara ini hanya membuat adu domba antar pihak dinegara ini. Karena proses sidang penistaan agama sedang berjalan dengan penuh potensi gejolak yang berbahaya, dan NKRI taruhannya. Sehingga semestinya polisi tidak perlu melebarluaskan permasalahan. Cukup fokus jaga kondisi yang selama ini bisa diredam oleh para ulama agar masa tidak tersulut emosinya.
Belakangan setelah proses pemanggilan selesai, Kapolda menyatakan di media bahwa Habieb tidak kooperatif. Padahal Habieb sudah jelaskan kepada massa umat Islam dengan tenang dan menyejukan, bahwa beliau dihadapi dengan baik dan proses berjalan sangat baik. Sehingga masa ummat islam waktu itu pulang dengan damai. SIlakan periksa orasi Habieb saat akan pulang. Betul-betul beliau meminta untuk pulang dengen damai.
Tentu dengan pernyataan Kapolda di media itu mengindikasikan Kapolda memberikan citra buruk kepada publik tentang Habieb, dan kembali memicu konflik horizontal. Maka ini harus dihentikan agar pertikaian yang dipicu oleh kesalahan Ahok yang secara egois memaksakan pemikirannya sendiri terhadap keyakinan umat islam bisa diredam dan diselesaikan. Bukan menambah masalah semakin meruncing.
MENURUNKAN GMBI UNTUK MERONGRONG PENGAWALAN DAMAI
Terlepas benar atau tidak, masa GMBI ada pada saat Habieb dipanggil. Kalau umat islam mengawal dengan damai itu wajar. Kalau ada masa GMBI yang tidak jelas tujuannya, tentu itu merusak peran ulama selama ini menjaga keadaan agar tetap kondusif. Sehingga selama proses berlangsung terjadi provokasi terhadap pengawal ummat islam. Dimana mereka meneriakkan bahwa Habieb itu penista Pancasila dan gerakan ummat islam sejauh ini adalah intoleran.
Pada saat rombongan Habieb akan masuk sempat terjadi insiden provokasi digerbang, sehingga seolah masa ummat islam chaos dan ingin masuk dan berbuat onar. Untung masa tidak terprovokasi dan provokator bisa ditangkap dan diamankan laskar. Ini membuktikan perongrongan itu terjadi dan nampak direncanakan. Sungguh ngeri bila kita masih mengabaikan niat buruk tujuan menghadirkan GMBI ke Mapolda saat itu.
Sampai sore massa tidak terprovokasi bahkan ummat merasa tenang dengan keterangan Habieb Rizieq sesaat keluar dari proses pemanggilan. Namun diluar dugaan, massa GMBI mengejar dan menyerang massa ummat islam. Bahkan terindikasi menyerang Habieb yang saat itu mampir makan di sebuah rumah makan. Allah menyelamatkan beliau dan hanya melukai pengawal Habieb yang diserang 20 orang berseragam GMBI. Sampai kemudian meluas da nada korban yang dirawat di UGD karena koma.
Konon menurut beberapa pengurus GMBI telah terjadi penunggangan GMBI yang dikerahkan untuk mengawal pemanggilan Habieb oleh Kapolda dalam kapasitas sebagai Pembina GMBI. Walaupun pengurus itu sudah menolaknya. Bahkan beberapa distrik sudah segera pulang sebelum chaos ini terjadi. Maka, kepolisian harus membokar kasus ini dengan jujur, rasional dan berpijak kepada tanggung jawab menjaga NKRI.
MEMBIARKAN MASA GMBI MENGEROYOK PENGAWAL YANG SUDAH BUBAR
Jelas sekali ini penyerangan oleh GMBI yang konon pembinanya adalah Kapolda sendiri. Yang terjadi bukan bentrokan FPI dengan GMBI atau aparat. Tetapi murni penyerangan orang berseragam GMBI kepada FPI. Silakan saksikan video penyerangan kendaraan anggota FPI dari luar kota yang mengawal Habieb. Dimana mobil yang lagi melaju arah pulang, diserang begitu saja. Padahal pagi hari para penawal Habieb sempat berbagi makanan dengan masa GMBI, saksikan dokumentasi photonya.
Dan kondisi ini nampak di lapangan seperti tejadi pembiaran. Karena masa ummat islam sudah bubar, dan para ulama dan laskar FPI sudah pulang. Namun masa GMBI konon mensweeping dan menyerang secara bergerombol. Bahkan ketika laskar FPI akan melawan, dilerai oleh kepolisian. Sehingga pembiaran itu nampak sekali sebagai terror kepada FPI dan umat islam pengawal Habieb Rizieq.
Tentu ini akhirnya membakar kemarahan FPI dibeberapa kota. Dibeberapa daerah sudah terjadi perlawanan dari pihak FPI. Sehingga pembiaran ini nampak nyata dan menjadi tanggung jawab Kapolda apakah sebagai Pembina GMBI bila itu benar dan terlebih sebagai jabatan Kapolda yang bertanggung jawab kepada masyarakat Jawa Barat atau Bandung sebagai ikon kedamaian bangsa ini.
MENCORENG CITRA JAWA BARAT SEBAGAI PROVINSI YANG DAMAI
Menghadirkan GMBI ke wilayah rawan kerusuhan, sudah menyimpan resiko tersendiri dan sangat disayangkan. Apakah Kapolda tidak percaya kepada kemampuan aparat kepolisian dengan segala kekuatan dan sistem kerjanya. Sehingga harus merekayasa GMBI menjadi aksi tandingan terhadap ummat islam. Padahal Ummat islam sudah dalam kendali ulama untuk tertib damai dan tidak anarkis.
Lihatlah aksi damai masyarakat sejauh ini. Apakah yang ditunjukkan FPI Jabar, Aliansi Pergerakan Islam Jawa Barat yang terus mengawal persidangan agar jujur, rasional dan menegakkan keadilan bagi bangsa ini. Bahkan lihatlah solusi damai dari momen longmarch muslim Ciamis, yang memilih jalan kaki daripada harus ribut dengan aparat yang melarang PO Bus dipakai armadanya.
Inilah masyarakat Jawa Barat dalam memilih solusi bagi menjaga NKRI ini tetap bersatu, damai dan kokoh. Maka, pilihan Kapolda yang cenderung bergaya pemaksaan dan premanisme dalam mengawal proses pemanggilan ini mencoreng budaya urang sunda, yang sejatinya itu digembar-gemborkan dalam orasi GMBI sendiri yang membawa semangat kesundaan. Maka, jelas masyarakat sunda wajib marah dan menyatakan kepada Kapolri untuk mencopot Kapolda.
#selamatkanulama
#segeratuntaskansidangpenistaanagama
#sidangpenistaanagama
0 komentar:
Post a Comment