Salah satu produk yang dihasilkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk umat adalah fatwa. Selama ini Fatwa MUI selalu dijadikan acuan bagi masyarakat dan lembaga lain. Tapi anehnya, hal itu tidak berlaku saat MUI mengeluarkan pendapat tentang penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok.
"Ada Gafatar, minta fatwa dulu. Alqiyadah juga tunggu fatwa. Terus begitu, sampai kasus Ahok juga minta fatwa ke MUI. Empat komisi kita satukan. Begitu keluar (fatwa) dipersoalkan," ungkap Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin dalam sambutan pembukaan Multaqa Dai Nasional Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat di Jakarta, Selasa malam (13/12/2016).
Karena dipersoalakan, lanjut Kyai Ma'ruf, lalu muncullah Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI), yang berinisiasi melakukan Aksi 411 dan Aksi 212 yang dihadiri jutaan umat Islam di Jakarta.
"Baru ada di dunia fatwa dikawal, mantap. Dan ternyata itu menyatukan umat. Jadi tauhidul umat ini bagian yang harus kita kerjakan," ungkap Kyai Ma'ruf.
Bicara soal persatuan umat, Rais Aam PBNU ini mengatakan merupakan hal yang paling susah. Namun belakangan, rupanya umat Islam baru bersatu ketika ada tanangan. "Buktinya di Monas itu berapa juta. Nggak pakai diongkosi datang sendiri," katanya.
Kyai Ma'ruf ingin MUI menjadi tenda besar ormas-ormas Islam yang masing-masing memiliki karakter, ada yang keras, lembek dan bahkan terlalu lembek. "Tugas MUI menjinakkan yang keras dan mengeraskan yang lembek. Gayanya sedang," pungkasnya.
0 komentar:
Post a Comment