Harga BBM naik lagi! Dan hal yang mengejutkan lagi, pengumumannya tidak diberitahukan jauh-jauh hari tapi hanya beberapa jam sebelumnya. Waduh rakyat Indonesia langsung kalang kabut dan panik luar biasa. Antrian di SPBU mengular, ibu-ibu khawatir semua harga ikutan naik alias ketularan. Kebijakan pemerintahan Jokowi yang menerapkan aturan harga BBM fluktuatif seiring naik turunnya harga minyak mentah dunia memang bikin senam jantung.
Tahukah Anda kalau dulu partai pengusung Presiden Jokowi yaitu PDIP lah yang paling menentang kalau ada harga BBM naik? 10 tahun terakhir, partai dengan lambang banteng merah ini memang menjadi oposisi dan kritis terhadap kebijakan pemerintah di bawah Presiden SBY. Tapi kini lain lagi ceritanya, kini mereka tidak lagi di garis seberang. Penasaran tidak dengan perbedaan besar PDIP saat masih jadi oposisi dan kini berkuasa? Anda pasti tertarik sekali untuk melihatnya:
1. PDIP Berada di Garis Terdepan Menolak Kenaikan Harga BBM. Bahkan Menyebut ‘SBY Galau’. Sekarang Presiden Jokowi dan PDIP berada di garis terdepan menaikan harga BBM, gantian seluruh rakyat Indonesia yang galau.
2. PDIP Menuntut Pemerintahan SBY Untuk Lebih Pancasilais dan tidak memberi remisi koruptor. Sekarang Menteri era Jokowi malah memberi remisi untuk koruptor.
3. Dulu sejumlah sikap PDIP yang menentang kebijakan impor beras, kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), penundaan pembangunan gedung DPR dan sebagainya. Sekarang malah PDIP mendukung semua harga naik.
4. Bu Mega bilang jangan blunder soal capres. Mengelola Indonesia itu rumit dan butuh orang yang ahli. Faktanya kini Jokowi kehilangan banyak kepercayaan karena utang makin menumpuk dan harga BBM melambung.
5. Tahun 2011, Rieke Diah Pitaloka mengkritisi APBN yang habis untuk gaji PNS. Ternyata era Jokowi juga sama saja, PNS bergelimang tunjangan dan rapat di Hotel.
6. Dulu PDIP paling keras jadi oposisi dan mengedepankan kepentingan rakyat. Sekarang berubah arah, jadi memihak pemerintah dan lupa dengan rakyat.
7. Dulu PDIP mati-matian menolak Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat miskin. Tapi nyatanya, Pemerintahan Jokowi juga memberikan hal yang sama, hanya beda nama.
This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
0 komentar:
Post a Comment