Jakarta – Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah mengeluarkan sikap resminya terkait polemik kebijakan Kemendikbud RI.
Dalam rilis tertulisnya kepada wartawan, Dahnil Anzar Simanjuntak selaku Ketua PP Pemuda Muhammadiyah menegaskan Mendikbud tak pernah membuat kebijakan nomenklatur Full Day School.
“Setelah berdialog dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menemukan fakta, Mendikbud tidak pernah membuat kebijakan dengan nomenklatur “Full Day School”,” kata Dahnil pada Selasa dini hari (20/06).
Namun disayangkan, muncul narasi seolah Kemendikbud akan mendorong Full Day School. Hal ini terus diproduksi sehingga muncul perspektif Mendikbud mendorong sekolah satu hari penuh.
“Jadi, publik sengaja disesatkan oleh berbagai narasi-narasi yang cenderung politis penuh dengan upaya membunuh karakter Mendikbud,” lanjutnya.
Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menilai, Permendikbud 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah yang disesatkan menjadi “Full Day School” tersebut oleh beberapa pihak, berorientasi pada implementasi “Penguatan Pendidikan Karakter”.
Bagi PP Pemuda Muhammadiyah, Mendikbud justru sedang berusaha melaksanakan visi revolusi mental yang menjadi visi utama Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Dahnil melanjutkan, adanya kekhawatiran bahwa Permendikbud tersebut akan merugikan Madrasah Diniyah, justru tidak beralasan.
“Melalui Permendikbud tersebut, Madrasah Diniyah memiliki kesempatan lebih luas dikoneksikan dengan sekolah umum sehingga Madrasah bisa berkembang bersamaan dengan sekolah umum mencerdaskan anak bangsa, khususnya, dalam upaya penguatan karakter,” sambung Dahnil.
Terakhir, Dahnil menegaskan bahwa Mendikbud Prof Dr Muhadjir Effendi merupakan orang yang tegar dan tegas dengan pendiriannya.
“Meski sayangnya, ikhtiar ikhlas beliau menindaklanjuti instruksi Presiden untuk menguatkan pendidikan karakter demi merealisasikan visi revolusi mental dipolitisasi oleh berbagai pihak dengan narasi-narasi yang menyesatkan,” ucap dia.
Meski kebijakan Mendikbud ini sudah dijelaskan secara langsung, dan sudah dapat diterima dengan baik melalui dialog, namun ada kepentingan politik dan ekonomi kelompok tertentu tetap melakukan upaya penyesatan.
“Kami yakini jabatan menteri bukan tujuan beliau dan kapan saja beliau pasti siap melepaskannya. Memberikan kontribusi mencerdaskan dan mendorong perubahan akhlak anak bangsa adalah tujuan utama beliau,” tutup Dahnil.
0 komentar:
Post a Comment