Tak hanya elemen Islam yang berunjuk rasa menuntut keadilan dan penegakan hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait dugaan penistaan terhadap Islam. Pemuda, mahasiswa, nelayan, kaum buruh, dan lainnya juga berada di tengah lautan ratusan ribu massa Jumat (4/11) siang ini.
Siaran pers Gerakan Pekerja Indonesia (GPI) menegaskan bahwa salah besar jilka ada yang menilai aksi 4 November hanyalah aksi FPI. Sebab, sejatinya bukan hanya FPI. Aksi ini akan dihadiri ratusan ribu orang, dari berbagai elemen. Buruh satu di antara berbagai elemen yang akan hadir. Mereka menamakan dirinya Gerakan Pekerja Indonesia (GPI). Dalam aksi ini, GPI mengambil titik kumpul di Bundaran Patung Kuda mulai pukul 10.30 WIB.
“Keterlibatan kaum buruh dalam aksi 4 November semakin menegaskan, bahwa aksi ini merupakan aksi lintas elemen. Oleh karenanya, tidak bisa dikerdilkan sebagai aksi yang dilakukan satu elemen saja,” demikian siaran pers Presidium Gerakan Pekerja Indonesia, Jumat (4/11).
Tak hanya kali ini pekerja Indonesia mendemo Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Buruh juga kembali bergerak ketika Ahok melakukan penggusuran dan mendukung reklamasi. Bahkan sekali waktu melakukan seminar untuk menyoroti kebijakan reklamasi yang memporak-porandakan kehidupan nelayan itu. Ini bukan aksi terkait ras dan sentimen agama.
“Tuntutan terhadap upah layak, jangan ditanya. Tak terbilang aksi buruh yang dilakukan. Itulah yang kemudian beberapa hari lalu BURUH memberi gelar kepada Ahok sebagai: Bapak Upah Murah dan Bapak Tukang Gusur Rakyat Kecil,” tegas Presidium GPI.
GPI mengungkapkan semua sepakat, tidak seorang pun boleh menistakan agama apa pun. Apalagi jika dia memiliki kedudukan terhormat, sebagai Gubernur, misalnya.
“Sudahlah menggusur, memberikan upah murah, menistakan agama lagi. GPI bisa mengerti kemarahan ini. Sekali lagi, buruh tidak membedakan SARA dan dan karena itu buruh marah ketika ada yang mengangkanginya,” ujar juru bicara GPI Kahar S. Cahyono.
Masalahnya adalah, kata Kahar, Ahok seperti tidak tersentuh hukum sama sekali. Dalam kasus dugaan korupsi, meskipun BPK sudah mengatakan ada kerugian, tetapi Ahok bisa melenggang dengan aman.
“Hal yang sama kemudian terjadi dalam kasus penistaan agama. Meskipun sudah banyak pihak yang melaporkan, tetapi proses hukum terkesan berjalan lambat. Dalam hal ini, banyak yang menduga Ahok mendapat perlindungan dari Istana,” ungkapnya.
Dalam keterangan resminya, GPI menyatakan aksi ini untuk meminta Presiden Joko Widodo bertindak tegas, tidak tebang pilih dan tidak melakukan pembelaan terhadap pelaku penista agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
“GPI menuntut proses hukum yang adil dan transparan terhadap penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur DKI itu. Itu artinya, kita harus memaknai gerakan 4 November merupakan aksi untuk menegakkan keadilan,” tegas Presdium GPI yang terdiri dari Muhamad Rusdi, Mirah Sumirat, Riden Hatam Azis, Herry Hermawan, Winarso, Yulianto, Ahmad Jazuli, Roro Dwi Handyani, Ashary, Iswan Abdullah,Sabda Pranawa Djati, Didi Suprijadi. (s)
0 komentar:
Post a Comment