Pihak Istana bersuara atas pernyataan capres Joko Widodo atau Jokowi yang akan menjalankan politik anggaran bila pemerintah daerah tidak mengikuti pusat.
Pihak Jokowi mengatakan, bila pemerintah daerah tidak mengikuti pusat, maka ada pemotongan anggaran bagi pemerintah daerah.
Padahal, kata Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana, Andi Arief, Jokowi bersama wakilnya merupakan pemimpin daerah yang tidak patuh terhadap kebijakan pemerintah pusat.
"Dulu Jokowi bersama FX Rudiyanto menolak kenaikan BBM dan menolak BLT karena diinstrusikan PDI-P. Namun SBY-JK maupun SBY-Boediono tidak menghukum masyarakat dan tidak menegoisasikan secara politik hak-hak itu, tidak juga menberi tindakan disiplin kepada mereka berdua," katanya.
Andi Menambahkan, Jokowi adalah contoh dari Walikota yang hanya ahli belanja dan sangat bergantung pada pemerintah pusat untuk APBD Kota Solo.
"Hasil penrtanggungjawaban anggaran tahun 2010, ketergantungan Pemkot Solo terhadap pemerintah pusat mencapai 85 %. Pendapatan asli daerah (PAD) Solo hanya sebesar RP 138 miliar dari total pendapatan senilai Rp 858 miliar. Bahkan 70 % APBD Solo dihabiskan untuk belanja PNS,” paparnya.
Kata mantan aktivis SMID ini, politik anggaran akan dijadikan Jokowi sebagai alat kekuasaan ketimbang sebagai hak dan amanat UUD dan UU yang ada. "Coba saja Jokowi pangkas DAK Papua, Aceh, Kalsel, Kaltim. Apa tidak menimbulkan disintegrasi bangsa? Asal bunyi saja Jokowi ini," pungkas Andi. (petikan)
Kalau kamu asal cocoklogi aja,. Dasar partai korupsi sapi, elitnya zina dihotel, hobi janda dan abg (pedofilia kali)
ReplyDeleteWkwkwk..yang komen gak bisa ngebantah secara ilmiah..mesti ga sekolah ni..hahaha
DeleteBetul..gak sekolah
DeleteFakta....
ReplyDeletePendukung partai terkorup n anti islam tersinggung euy..pasti yg komen di atas gw org kafir
ReplyDeleteBener juga nich. Politik anggaran memang bukan berkenaan dng reward dan punhisment. Yg pasti jokowi memang asal bacot dan tak paham dng yg dimaksud politik anggaran.
ReplyDeleteDua Propinsi kaya saja tidak menyetor pendapatan asli nya ke pusat, dapat dipastikan kapal NKRI langsung oleng. Misalnya Kalimantan Timur dan Papua. Semoga Jokowi segera menyadari ketololan nya. Dari sini saja rakyat indonesia sudah langsung mencabut dukungannya pada Tokoh Dongeng Ciptaan Greenberg ini
ReplyDeletesalam damai buat pendukung2 capres, nikmatilah permainan politik ini bersama mimpi2 kalian
ReplyDeleteTerlihat jelas ketergantungan daerah di Jawa dengan daerah kaya di luar Jawa. Sebenarnya inilah akar disintegrasi bangsa. Belum lagi bocornya APBN karena korupsi (isu ini belum disentuh Prabowo, kesannya beliau membahas kebocoran dari segi eksternal macam kontrak2 asing yang merugikan bangsa). Jokowi di lain pihak terlihat sebagai sosok yang 'hobi belanja', kebijakannya selintas menguntungkan rakyat tapi beban finansialnya luar biasa (dan belum tentu bisa disupport daerah), ambil contoh rencana mass rapid transit di Jakarta,pembangunannya masih bermasalah seakan-akan rencana belum matang, tapi Jakarta sudah utang dan terus berbunga hingga sekarang. Kalau ambil komentar tetangga sebelah, "utang indonesia bisa tambah banyak kalau Jokowi jadi presiden", terlepas baik buruknya 2 capres, mudah2an yang terpilih menjadi presiden membawa Indonesia lebih baik.
ReplyDeletehttp://poskotanews.com/2014/04/20/hutang-luar-negeri-pemprov-dki-menumpuk/