Capres Joko Widodo atau Jokowi pada debat kandidat beberapa waktu lalu yang menyebutkan capaiannya selama menjadi gubernur DKI yakni membuat program E-Government, E-Budgeting, E-Processing.
"Tapi tahukah Anda tentang proyek E-Government, E-Budgeting, E-Processing, adalah proyek berbasis teknologi serba impor," kata pengamat ekonomi politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng, Rabu (11/9).
Kata Salamuddin, sama seperti MRT, Monorel, semua impor. Teknologi IT ini cukup mahal, dan merupakan strategi dalam rangka untuk memudahkan ekspansi modal asing dalam proyek-proyek pengadaan pemerintah.
"Proyek ini pro teknologi, namun perlu diwasapada serikat pekerja karena pasti akan mengeliminasi manusia/tenaga kerja atau mengurangi lapangan kerja," paparnya.
Pada tahun 2012 pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp.2,2 triliun untuk membiayai proyek proyek ini. Selain itu proyek ini dibiayai oleh utang luar negeri dari Asian Development Bank (ADB) untuk mendukung pembangunan E-office system ini. Selain itu proyek ini juga dibiayai oleh pinjaman langsung luar negeri melalui ODA-Official Development Assistance.(petikan)
0 komentar:
Post a Comment