Adanya nama-nama jenderal yang diduga bermasalah di kubu capres-cawapres Jokowi-JK mendapat tanggapan dari kalangan aktivis.
Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Krisbiantoro mengatakan salah satu visi misi Jokowi-JK dalam menuntaskan kasus HAM tidak relevan.
"Ini semakin membuktikan bahwa ada kecurigaan politik balas jasa di kubu Jokowi-JK. Katanya mau usut tuntas kasus HAM tetapi kerja sama dengan pihak-pihak militer yang memiliki catatan hitam," katanya di kantor LBH Jakarta, Jumat (6/6/2014)
Data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyatakan lima dari 35 jenderal pendukung Jokowi-JK antara lain Jendral (Purn) Wiranto, Sutiyoso, A.M Hendropriyono, Major Jenderal (Purn) Muchdi PR, dan Ryamizard Ryacudu diduga bermasalah.
Catatan hitam yang dikeluarkan LBH Jakarta terkait lima jenderal bermasalah tersebut yakni pelanggaran hak asasi manusia, kerusuhan 1998, dugaan pembataian Talangsari Lampung, kasus pembunuhan Munir, kekerasan darurat militer Aceh dan lainnya.
Krisbiantoro mengatakan Jika terpilih nanti, Jokowi akan mengalami kesulitan karena menghadapi politik balas jasa dari pihak militer yang mendukungnya.
Harusnya, kata Krisbiantoro, jika Jokowi ingin berkomitmen pengusutan kasus HAM dan masa lalu, ditunjukan dengan koalisi bersih dengan tidak menerima pihak pendukung yang memiliki catatan hitam.
"Pasti ini akan menyandra langkah Jokowi ke depan untuk memanggil orang yang pernah dia dukung," paparnya.(petikan)
0 komentar:
Post a Comment