Menurut Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan, tren kesukaan masyarakat terhadap capres Jokowi sampai April menurun 8%, sementara tingkat kesukaan masyarakat terhadap Prabowo malah meningkat 8%.
"Jika dirasio kan, antara 10 orang yang suka Jokowi hanya 0.5 yang tidak suka, sekarang jadi 1.5 orang yang tidak suka Jokowi. Maka, ada sesuatu yang bekerja selama sebulan ini sehingga masyarakat menjadi tidak suka dengan Jokowi,"katanya dalam suatu acara diskusi, di Jakarta, Rabu (bisnis.com, 21/5/2014).
Walhasil, setelah di bulan sebelumnya Jokowi sempat unggul 20% diatas Prabowo dalam tingkat kesukaan masyarakat menurut survei tersebut, kini hanya terpaut 3% saja. Fenomena ini juga dibenarkan oleh hasil survei beberapa lembaga lainnya.
SMRC mensinyalir kampanye negatif yang menyebabkan elektabilitas Jokowi terus tergerus cukup banyak.
Benarkah ?.
Banyak ahli dan pengamat politik tidak meyakini kampanye negatif maupun kampanye hitam cukup efektif. Pakar komunikasi politik Prof. Tjipta Lesmana adalah salah seorang diantaranya. Dalam sebuah wawancara dengan Metro TV, Tjipta menyatakan hampir semua penelitian menyimpulkan “black campaign” tidak efektif, kalaupun ada “minor” atau tidak signifikan efeknya. Menurut Tjipta, hasilnya malah bisa berbalik, menimbulkan “back fire effect” yang menampar muka sendiri. Untuk itu Prof. Tjipta menyarankan pelaku “black campaign” agar membaca dulu buku-buku komunikasi, belajar dulu komunikasi politik. Tanpa “tedeng aling-aling” beliau menyebut pemikiran bahwa kampanye hitam bermanfaat, sebagai hal bodoh dan “damn stupid”. Boni Hargens pada kesempatan yang sama, juga sependapat bahwa kampanye hitam bisa menyerang balik karena masyarakat kita bersifat sentimental, bersimpati terhadap korban. Menurut Boni, masyarakat juga sudah cerdas dan tidak akan begitu saja mengubah preferensi politik.
Jika demikian, ikhwal apa yang menggerogoti elektabilitas Jokowi ?.
Analisis tentu perlu diperluas, berbagai aspek lain dan juga beberapa peristiwa terkini bisa memberi kontribusi, antara lain sebagai berikut.
1.Sengketa Teritorial
Arogansi China yang melakukan pengeboran minyak di laut yang masih disengketakan memicu kerusuhan rasial di Vietnam. Upaya Malaysia membangun Mercusuar di Tanjung Datuk Kalimantan juga menimbulkan ketegangan dengan pemerintah Indonesia. Kedua peristiwa tersebut dan rentetan kejadian serupa lainnya, menyadarkan publik bahwa sengketa teritorial akan menjadi masalah potensial negara ke depan, dan sangat mungkin semakin memanas seperti di Vietnam. Dalam hal ini Prabowo yang berlatar belakang militer dan jauh dari kesan “kelemer-klemer”, bisa jadi diuntungkan. Selain dikenal sebagai tentara brilian, beliau juga pernah membawa RI memiliki militer yang diperhitungan banyak Negara, terutama di kawasan regional. Prabowo bisa jadi akan dipersepsikan publik sebagai satrio atau “lelaki” yang tepat untuk zaman ini, yakni mampu melindungi setiap jengkal tanah air Indonesia.
2.Brand “Tegas” vs “Jujur”
Salah satu kekurangan menyolok Jokowi dibanding Prabowo adalah brand personality “tegas” yang melekat erat pada rivalnya itu. Berpasangan dengan JK sama sekali tidak bisa menutupi kekurangan Jokowi ini, kalau bukan memperjelas. Padahal sempat menguat wacana untuk menyandingkan Jokowi dengan cawapres militer, sayangnya tidak menjadi kenyataan.
Keunggulan brand personality yang masih tersisa pada Jokowi adalah muda, jujur dan sederhana. Namun brand ini terbukti kurang kuat. Ada banyak pemuda jujur dan sederhana di negeri ini. Hal yang lebih dibutuhkan masyarakat dari seorang pemimpin adalah bukan sekedar jujur tapi mampu “menularkan” kejujuran pada orang yang dipimpinnya. Kasus korupsi bis Transjakarta, sedikit banyak memudarkan brand “jujur” pada Jokowi. Beliau bisa dipersepsikan kurang cakap membina anak buah dan mengelola keuangan Negara.
Di sisi lain, Prabowo juga relatif muda dan tidak punya masalah dengan kejujuran. Sulit bagi publik membayangkan seorang yang sudah sangat kaya dan “bujangan” seperti beliau punya syahwat untuk korupsi. Hal lainnya, beliau juga relatif sederhana untuk orang sekelas beliau. Hobinya memelihara kuda juga tidak menjadi sebuah hal yang dianggap glamour, kuda bukanlah ikon kemewahan bagi orang Indonesia.
3.Gagalnya Diversifikasi Brand Personality
Tim sukses Jokowi sudah mencoba mengembangkan brand baru untuk Jokowi. Anis Baswedan membuat diferensiasi dengan menyebut Jokowi memiliki faktor “Kebaruan”. Senada dengan itu, Boni Hargens mengidentikkan Jokowi sebagai “masa depan” dan rivalnya Prabowo sebagai “masa lalu”.
Dalam hal ini lagi-lagi JK menjadi faktor penghambat. Tokoh gaek yang seangkatan dengan Megawati ini, jelas tidak identik dengan “kebaruan”. Bahkan boleh dibilang tokoh politik daur ulang setelah “gantung sarung tinju” di dunia pemerintahan selama 5 tahun. Beliau adalah mantan wapres masa lalu, satu dekade sebelumnya. Kalla menjadi orang besar dan ikut menikmati masa orde baru.
4.Pasar Menghendaki Stabilitas
Banyak pihak meyakini JK nantinya akan lebih dominan. Jokowi hanya menang dalam hal muda dan popularitas. Sementara JK terlalu cerdik dan piawai untuk diatur Jokowi. Tidak salah prediksi yang mengatakan, jika menang maka “the real president” adalah JK dan Jokowi hanya artifisial.
Pernyataan JK dalam rekaman video “Hancur Negeri ini..”, jelas merupakan panilaian jujur JK terhadap Jokowi. Orang setua Pak JK tidak mudah berubah sikap dalam sekejap, sekalipun bibirnya bisa berkata lain. Kemesraan yang terlalu cepat terbentuk diantara mereka, dikuatirkan juga akan cepat berlalu. Selain itu, pasangan ini hanya didukung 36 persen suara di parlemen. Sulit bagi mereka untuk bergerak cepat, SBY saja dengan koalisi gemuk tidak serta merta bisa menggolkan kebijakannya.
Situasi ini membuat JK punya “bargaining” kuat,dia akan mendesakkan agar gerbong Golkar masuk pemerintahan dengan alasan memperkuat dukungan parlemen. Hal ini akan dilematis bagi Jokowi maupun Megawati yang dari awal sengaja meminta “cek kosong”, tentunya agar bebas memilih kader dan pendukung loyal saja yang masuk kementrian.
Hal-hal di atas berpotensi menimbulkan instabilitas, ini pula yang menyebabkan pasar tidak merespon positif terhadap pencawapresan JK.
Hal sebaliknya, Prabowo yang diyakini punya tangan kuat dan kepemimpinan lebih tegas dibanding SBY, dengan dukungan mayoritas di parlemen tentu akan memerintah lebih efektif .
5.Belum Optimalnya PDIP dan Timses Jokowi
Sebagai partai yang sebelumnya beroposisi terhadap pemerintahan SBY-JK, butuh waktu bagi PDIP untuk menyelaraskan chemistry dengan JK. Bahkan diawal deklarasi capres-cawapres tidak sedikit suara-suara sumbang dan resistensi kader partai terhadap JK. Bersama JK, Megawati ibarat merajut cerita “sleeping with the enemy”. Betapa tidak, Megawati bersama PDIP cukup garang mengkritisi kebijakan ekonomi dan energi SBY yang sebenarnya “diotaki” JK. Ketika itu, JK pula yang menyerang balik PDIP dengan mengungkap skandal penjualan gas murah ke China di zaman Megawati. Publik takjub dengan angka potensi kerugian yang diungkap JK, yakni sekitar Rp. 75 triliyun. Untuk kurun waktu 25 tahun rakyat Indonesia “bersedekah” ke negara kaya China hampir 9 milyar rupiah per hari.
6. "Rapopo" menjadi "Popo"
Jika sebelumnya Jokowi terkesan santun dan sabar terhadap berbagai kampanye negatif, saat ini beliau dan JK melakukan hal yang sama. Bahkan Jokowi memerintahkan untuk mencari dan menangkap pelakunya.Jika JK menyindir masalah pribadi Prabowo yang tidak punya istri, Jokowi menyindir hal yang lebih remeh yakni dengan menuding rivalnya menyontek warna baju putih yang sebelumnya beliau pakai.
Ada beberapa pemimpin dunia yang punya masalah keluarga, termasuk Putin. Namun kepemimpinannya tetap diterima masyarakat. Oleh karenanya bisa jadi seperti yang dibilang Prof. Tjipta, kampanye negatif tidak efektif dan malah bisa "back fire". Boni menyebut kampanye seperti itu adalah sinyal kurangnya percaya diri dan seakan tidak ada senjata lain untuk mengalahkan lawan.
Fahri Hamzah menyebut itu bukan sifat Jokowi. Jika begitu apakah Jokowi terpengaruh dengan gaya yang dimainkan pasangannya, Jusuf Kalla?.
Menarik untuk dikaji lebih lanjut, JK “effect” terhadap elektabilitas Jokowi, belum banyak pengamat yang membahasnya. Padahal JK adalah “penguat” sekaligus “pelemah” Jokowi.
Siapapun presidennya, Indonesia selalu damai..Peace
ReplyDelete