Oleh: Ferdinand Hutahaean*)
Ramadan bulan yang suci, bulan yang penuh berkah telah kita nikmati beberapa hari meski rasanya ada yang kurang. Kurang khusyuk karena kegaduhan bangsa ini tak kunjung mereda di tengah suasana puasa yang semestinya menawarkan sejuknya hati dari sebuah bangsa yang memang sepatutnya penuh kesejukan dengan alamnya, penuh berkah dengan sumber daya alamnya dan penuh kehangatan di bawah matahari yang melintas khatulistiwa.
Ternyata semua berkah anugerah melimpah itu tak mampu membuat bangsa ini menjadi tenang meski sesaat hanya di bulan Ramadan ini. Ada yang salah dari semua ini, karena tahun-tahun sebelumnya terutama di era pemerintahan sebelumnya hampir tidak pernah ada suasana seperti ini.
Memang era sekarang berbeda jauh ketenangannya dengan era masa lalu. Penegakan hukum yang tak berkeadilan, logika yang terbalik, perilaku Jaksa dengan cita rasa partai politik, klaim-klaim sepihak, kemunduran ekonomi, subsidi yang dicabut, harga tinggi, rakyat dipajaki ugal-ugalan dan berbagai macam lainnya serta pembentukan opini yang tidak jujur.
Padahal Presiden pernah berulang kali mengajak menerangi hoaks, ternyata media-media penebar hoaks berlindung dan bekerjasama dengan istana. Akankah sapu kotor bisa menyapu bersih lantai kotor? Hm… sepertinya tidak mungkin, justru akan menambah kotor lantai kotor. Itulah cerminan sesungguhnya rezim berkuasa ini.
Salah satu yang menarik untuk diulas adalah tentang nasib Bukit Hambalang yang pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden RI ke-6, dibangun pusat pelatihan dan pendidikan atlet.
Tujuannya tentu mulia, agar atlet olahraga kita mampu berprestasi di kancah internasional dan mampu mengharumkan nama bangsa. Namun sayangnya, karena ulah segelintir orang yang ingin memperkaya diri dari proyek itu, rencana mulia jadi terganggu, terhambat dan hampir tidak jelas ujung masalahnya. Ada beberapa kader Demokrat, secara individu, terlibat dalam kasus Hambalang ini. Dan atas perbuatan tidak terpuji tersebut, Demokrat telah membersihkan nama mereka dari partai. SBY telah memberhentikan dan mengeluarkan para kader yang merusak nama Partai Demokrat tanpa kompromi. Demokrat bersih-bersih dari para kader korup.
Awal tahun lalu, Presiden Joko Widodo, seolah berbalas pantun dengan Tour de Java yang dilakukan oleh SBY periode Maret 2016, mengunjungi Bukit Hambalang. Entah untuk apa kunjungan itu, karena hingga saat ini kunjungan tersebut tidak menghasilkan kebijakan apa pun terkait nasib masa depan Bukit Hambalang. Kunjungan yang hanya termotivasi membalas kritik dari rakyat yang muncul dari Tour de Java. Blusukan yang hanya merupakan sindiran kurang bijak, kurang bermutu dan cenderung menunjukkan kelas serta kualitas pemimpinnya yang tidak elegan sebagai seorang presiden. Pemimpin tidak selayaknya main sindir-sindir, tapi pemimpin itu memimpin, memutuskan sebuah kebijakan.
Apa yang didapat setelah blusukan tersebut? Apa langkah kebijakan yamg ditempuh pasca-kunjungan tersebut? Setahun lebih sudah kunjungan itu, namun tidak menghasilkan apa-apa hingga sekarang.
Perlu diketahui tentang mengapa proyek itu terhenti dan tidak diteruskan sesuai kontrak kerja. Pelaksanaan proyek itu dihentikan karena sedang dijadikan bukti sebuah proses penegakan hukum oleh KPK. Jadi proyek itu terhenti bukan karena SBY tidak mampu bekerja tapi dihentikan oleh sebuah proses penegakan hukum.
Andai kita mau jujur, kerugian Hambalang itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan kerugian negara atas penyaluran dana BLBI era Megawati Soekarno Putri sebagai presiden. Tapi mengapa opininya Hambalang yang dibesar-besarkan?
Penegakan hukum atas kasus tersebut boleh dinyatakan hampir selesai karena sudah menghukum Menteri Pemuda dan Olah Raga masa itu, bahkan Andi Malaranggeng sudah selesai menjalani vonisnya. Lantas mengapa Hambalang tidak diteruskan oleh rezim ini? Mengapa Hambalang dibiarkan begitu saja?
Proyek pemusatan pendidikan dan pelatihan atlet tersebut adalah program negara bukan program individu dari siapa pun. Maka sudah selayaknya program negara yang telah menggunakan uang rakyat tersebut diteruskan setelah menghukum para pelaku korupsinya.
Pemerintahan Jokowi tidak elok dan tidak etis menjadikan Hambalang sebagai opini yang terus menerus digunakan menyerang citra SBY dan citra Partai Demokrat. Sangatlah tidak beretika jika sesuatu yang bertujuan baik terus menerus diopinikan buruk demi kepentingan politik.
Ingat, tujuan mulia dari pembangunan Bukit Hambalang itu jauh lebih penting diteruskan demi prestasi olah raga nasional daripada menjadikannya sekadar mainan opini demi kepentingan politik. Pemerintah ini akan sangat berdosa jika membiarkan Hambalang hanya menjadi monumen pembentuk opini negatif bagi kepentingan politiknya.
Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak meneruskan proyek Hambalang. Tidak ada alasan apa pun untuk menunda-nunda penyelesaian Hambalang. Proyek itu adalah program negara, bukan program pribadi SBY, sehingga Jokowi sebagai presiden adalah wajib secara etika meneruskan pekerjaan berkesinambungan dan tidak justru menjadikan kesalahan masa lalu sebagai prestasi bagi pemerintahannya, sebagai prestasi opini negatif untuk menutupi ketiadaan prestasi sesungguhnya dari rezim ini.
Begitulah sesungguhnya yang harus dilakukan untuk Hambalang. Harus ada sebuah keputusan dan kebijaksanaan. Lanjutkan atau hentikan, bukan malah menjadikannya sebagai opini negatif yang menutupi banyak masalah di negeri ini.
Menjadi presiden itu harus bijak dan menjadi negarawan, jangan seperti remaja putus cinta yang menjadi pembenci.
Hambalang, bersabarlah… karena kini nasibmu sedang berada di tangan rezim opini; rezim yang subur dengan opini kerja… kerja… kerja…!
Jakarta, 30 Mei 2017
*)Komunikator Politik Partai Demokrat.[demokrat/mmc]
0 komentar:
Post a Comment