Kontradiksi sekali apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo. "Membebaskan pajak investor tapi membebankan penerimaan pajak tinggi kepada rakyat. Menaikkan harga BBM subsidi tapi malah mensubsidi pengusaha, terakhir pemilik kapal juga disubsidi," protes Uchok Sky Khadafi dari FITRA di Jakarta, Kamis (11/12).
Pernyataan ini senada dengan Ekonom Senior, Rizal Ramli yang tak bisa memahami berbagai kebijakan Presiden Joko Widodo, karena jelas tidak berpihak kepada rakyatnya.
"Mas Jokowi, apa ini yang dimaksud dengan perubahan? Kok tega amat? Mengapa rakyat tak punya selalu dihajar. Beras untuk rakyat miskin (raskin) sudah dihapuskan, harga BBM sudah dinaikkan hingga semua jadi naik angkutan umum naik, sembako jadi naik, harga tiket kereta api juga dinaikkan, harga elpiji 3 kilogram juga. Sementara investor yang mengeruk bumi ini dibebaskan dari pajak, tapi target pajak domestik minta dinaikkan sampai Rp 700 triliun, pajak bumi rakyatnya sudah naik, Pertamax dan Pertamax Plus yang sepenuhnya untuk rakyat kelas atas tidak dinaikkan," urai Rizal Ramli dalam perbincangan di Jakarta,
Uchok menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo kemarin, Rabu (10/12).
Jokowi melalui Menko Maritim memastikan akan memberikan subsidi BBM kepada pemilik kapal angkutan logistik guna mendukung program tol laut gagasan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Pemerintah akan membantu pengusaha kapal dengan memberi subsidi, termasuk subsidi BBM dan yang lain. Karena pemerintah meminta mereka untuk melayani rute-rute pelabuhan yang tidak gemuk,” kata Indroyono di Jakarta, Rabu (10/12).
Kebijakan tersebut disampaikan Indroyono guna meresponse tuntutan pengusaha anggota Indonesian National Shipowners' Association (INSA) yang mengeluhkan tingginya biaya operasional yang harus ditanggung untuk mendukung tol laut.
Indroyono menjelaskan, pemerintah tidak hanya akan meminta pengusaha melayani angkutan logistik dari pelabuhan-pelabuhan besar yang sudah beroperasi saat ini. Tetapi juga melayani angkutan logistik melalui jalur laut dari dan menuju 92 pulau terluar yang ada di wilayah Indonesia. “Kebutuhan dana subsidi untuk kapal-kapal itu saya tidak bisa bilang. Karena kita masih harus mengajukannya ke Dewan Perwakilan Rakyat yang akan membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 (APBNP)," ujar Indroyono.
Carmelita Hartoto, Ketua Umum INSA memberikan apresiasi atas keputusan pemerintah yang akan membantu anggotanya menekan biaya operasional melalui subsidi BBM tersebut.
Direktur PT Andhika Lines tersebut menjelaskan pelabuhan-pelabuhan di daerah Indonesia Timur tidak banyak volume angkutan peti kemas dan logistiknya. Sementara jika diminta untuk rutin mengantarkan logistik dari pelabuhan di Indonesia Barat kesana, maka dalam kapal-kapal tersebut akan kembali dalam keadaan kosong.
“Untuk dapat mendukung tol laut, kami minta insentif berupa tarif sandar dan bongkar muat di pelabuhan dikurangi. Misalnya setelah kembali dari Timur dengan muatan kosong, kami minta supaya boleh membayar 10 persen saja dari tarif normal. Sementara untuk BBM, kami minta dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai saja agar harganya bisa lebih rendah,” jelasnya.
Jika pemerintah setuju untuk memberikan bantuan insentif tersebut, Carmelita menjamin 1.400 perusahaan anggota INSA dengan total armada sebanyak 14.600 kapal siap mensukseskan program tol laut Jokowi. “Kami siap menambah frekuensi pelayaran sebanyak 5 persen dari sebelumnya,” kata Carmelita.(FN)
ngaku muslim tapi kerjaannya cuma fitnah orang mulu,kasihan
ReplyDeletememalukan isi blog ini cuma fitnah semua
ReplyDelete