Pemerintahan Joko Widodo dinilai semakin memperlihatkan sikap anti kritik dan tidak taat sumpah jabatannya.
Hal ini disampaikan Ketua DPP bidang Hukum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Eggy Sudjana di Jakarta, Senin (8/12/2014).
“Jokowi sudah memperlihatkan nggak mau dikritik dengan membuat Golkar dan PPP berbalik mendukungnya. Sikap Munas tandingan semalam kan kelihatan langsung keputusannya mendukung Jokowi-JK. Seharusnya Jokowi jangan bertindak separatis gitu dong, harus mengayomi semua rakyat, jangan yang nentang kemudian diganggu,” terang Eggy usai konferensi pers seperti diberitakan RMOL.
Eggy melanjutkan, Menteri hukum dan HAM (menkumham) Yasona Laoly terkesan condong mengakui PPP versi Romahurmuziy alias Romi dan Golkar versi Agung Laksono. Padahal jika mengacu konstitusi maka yang sah adalah hasil Munas Golkar versi Aburizal Bakrie dan PPP versi Djan Faridz.
“Ini kan Jokowi melanggar UU pasal 7 yang melanggar sumpah jabatannya karena tidak menjalankan fungsi presiden sebaik-baiknya. Ini bisa dijatuhin rakyat lama-lama karena krisis moral. Soalnya impeachment pun susah. Karena Golkar dan PPP sudah dibuat kacau dan harus ngurus di pengadilan selama setahun. DPR nggak efektif,” ujar Eggy.(fimadani)
0 komentar:
Post a Comment