Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) APBD DKI Jakarta 2013 mengindikasikan Jokowi-Ahok terlibat korupsi.
“Hasil audit BPK atas APBD DKI Jakarta 2013 yang menemukan ada 86 proyek di ibukota yang ganjil sehingga berpotensi merugikan daerah dengan nilai total Rp 1,54 triliun. Ini bukti BPK lembaga resmi negara,” kata pengamat politik Muslim Arbi kepada intelijen, Sabtu (14/3).
Menurut Muslim, berdasarkan data BPK di Dinas Pendidikan meliputi penyaluran Kartu Jakarta Pintar (KJP) ganda kepada 9.006 penerima senilai Rp 13,34 miliar.
“Selain itu, hasil audit dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) di sampel sebelas sekolah negeri menunjukkan indikasi kerugian Rp 8,29 miliar. Padahal, total anggaran BOP untuk sekolah negeri mencapai Rp 1,57 triliun,” papar Muslim.
Kata Muslim, BOP untuk sekolah swasta juga terindikasi merugikan daerah Rp 2,19 miliar karena ada manipulasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan ada sekolah yang mendapat BOP walaupun tidak meminta bantuan dana.
“Program pengadaan bus TransJakarta dan bus sedang di Dinas Perhubungan dinilai tidak sepenuhnya sesuai ketentuan dan diragukan kewajaran harganya senilai Rp 118,40 miliar dan Rp 43,87 miliar,” papar Muslim.
Muslim melanjutkan, ada pula keganjilan di Dinas Pekerjaan Umum karena adanya pencairan uang persediaan pada akhir 2013 sebesar Rp 110,04 miliar. “Dari jumlah itu, sebanyak Rp 104,62 miliar ditransfer ke rekening kepala seksi kecamatan, suku dinas, dan kepala bidang pemeliharaan jalan,” paparnya.
Lanjutnya Muslim, program Kampung Deret juga dinilai tak optimal karena tidak mencapai target. Dari anggaran Rp 214 miliar, hanya terealisasi Rp 199 miliar hingga 30 Mei 2014 atau 93,12 persen dari target. Selain itu, banyak juga rumah deret yang berdiri di atas tanah negara, di lokasi drainase, dan garis sepadan sungai.
Kata Muslim, dari data BPK itu menjadi sangat jelas Jokowi terseret dalam korupsi dan masuk penjara. “Makanya Jokowi ketemu Ahok untuk mengamankan kasus korupsinya itu. Jokowi di hadapan wartawan mengelak harus tahu semua proyek APBD DKI 2013, itu tidak bisa, kali ini Jokowi maupun Ahok tidak bisa menghindar dari data BPK itu,” papar Muslim.
Muslim mengingatkan, Ahok sengaja membuat ribut dengan DPRD DKI Jakarta agar masyarakat tidak fokus untuk menyeret Jokowi-Ahok dalam kasus korupsi. “Ahok itu ribut hanya menutupi kasus korupsi Jokowi maupun dirinya sendiri,” ungkapnya.
Menurut Muslim, pertemuan Jokowi-Ahok secara rahasia itu permintaan mantan Gubernur DKI Jakarta ke Ahok untuk mengamankan kasus korupsi.
“Ngapain seorang presiden bertemu Ahok, ini khan sangat dipertanyakan, ternyata Jokowi takut dan meminta Ahok untuk mengamankan kasusnya. Ahok akan berakting mengeluarkan jurus mabuk dan menggiring opini melalui wartawan dan lembaga survei,” pungkasnya.(intelijen)
ini namanya muslimina tapi juga fitnah
ReplyDeletemana orng mau simpatik