Raibnya kesempatan PDIP dan partai-partai pengusung Joko-Kalla untuk melobi KMP (Koalisi Merah Putih) di parlemen membuat banyak para politisi kubu KIH (Koalisi Indonesia Hebat) yang semula arogan menjadi semakin arogan.
Prilaku arogan dan brutal telah dipertontonkan para politisi kubu KIH saat mengikuti Sidang RUU Pilkada dan pada sidang Paripurna Pemilihan Pimpinan DPR belum lama ini tak disebut PDIP sebagai sebuah kesalahan.
"Minoritas sudah 10 tahun, kita tidak pernah takut dan grogi. Yang kita perjuangkan itu ideologi dan prinsip. Jokowi harus bersenyawa dan bersekutu dengan rakyat. Tidak perlu bagi-bagi kekuasaan di kabinet," ujar politisi PDIP, Aria Bima di kantor DPP PDIP, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (3/10).
Politisi yang diduga pernah tersangkut skandal video mesum ini tak mempermasalahkan KMP menguasai parlemen untuk melakukan pengawasan baik anggaran dan legislasi. Namun sayangnya, politisi yang diketahui sering bersikap buruk saat beraspirasi di DPR itu menyebut upaya pengawasan KMP terhadap anggaran keuangan negara disebutnya sebagai upaya penjegalan.
Ironisnya, penyataan Aria bahkan semakin diperburuk dengan ungkapan-ungkapan yang terus menjual nama rakyat.
"Silahkan koalisi Prabowo melakukan fungsi cek. Kita akan lihat pada proses anggaran dan legislasi. Kalau ada penjegalan tidak perlu lagi lobi-lobi, nanti rakyat yang akan berhadapan," pungkasnya.
Apa yang diucapkan Aria seolah seluruh rakyat RI adalah para pendukung Joko Widodo hingga mencerminkan seolah kubu KMP tidak punya pendukung, padahal Aria mengetahui persis pada saat Pilpres 2014 lalu, setengah dari rakyat RI adalah para pendukung sekaligus pemilih Prabowo-Hatta.
(spektanews)
0 komentar:
Post a Comment