Partai yang berlambang “mocong putih” itu menyatakan sebagai partainya “wong cilik” dan selalu membela aspirasi rakyat. Hal ini memang tidak aneh, karena parpol memang demikianlah “jualannya” agar rakyat bisa percaya.
Kabar dan Gambar PDIP terkait pernyataannya sebagai partai perjuangkan rakyat.
Sebelumnya perlu diketahui bersama, bahwa Megawati adalah Ketua Umum PDIP yang sudah (hampir) selama 10 tahun. Jika SBY menjadi Presiden RI dalam kurun waktu 10 tahun, sepertinya sama dengan Mega, namun posisi saja yang membedakan. Ada yang bilang bahwa Mega berhasil memimpin PDIP, sehingga bisa membawa partainya jadi juara satu dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 dan mengalahkan partai Golkar dan Demokrat. Selain itu, Mega juga di nilai berhasil menjadikan kadernya (Jokowi) maju jadi Gubernur DKI Jakarta selama berkisar 2 tahunan, lalu dijadikan Presiden RI.
Jokowi yang dikenal sebagai kader loyalis kepada PDIP dan Mega, dalam suatu kesempatakan meminta Megawati untuk maju kembali menjadi Ketua Umum PDIP untuk periode 2015-2020. Dan sepertinya seluruh kader PDIP pun menyetujuinya, serta Mega sendiri dinilai bersedia walau hal tersebut mengundang kritikan dari berbagai kalangan. PDIP Dinasti apa Demokrasi?
Nah, kemudian yang perlu dicermati adalah, apakah benar PDIP bekerja sesuai dengan amanat rakyat? Hal ini akan terjawab dengan kebijakan politiknya dipentas demokrasi Indonesia.
#1. PDIP Menolak Sahkan RUU Jaminan Produk Halal
#2. Menolak Undang-Undang Perbankan Syariah
#3. Menolak Undang-Undang Ekonomi Syariah
#4. Menolak Undang-Undang Anti Pornografi
#5. Menolak Undang-Undang Sisdiknas
#6. Menolak Penutupan Lokalisasi Dolly
Jika melihat dari sikap dan kebijakan PDIP diatas, maka sebenarnya PDIP bekerja untuk rakyat yang mana? Bukankah mayoritas rakyat Indonesia butuh kejelasan tentang produk halal? Selain itu “Lokalisasi Dolly” yang di nilai punya dampak negatif yang sistemik kepada tatanan sosial dan ekonomi serta moral, kenapa PDIP sampai mati-matian membelanya?
Pertumbuhan ekonomi dan perbankan syariah dinilai baik dan harus mendapat kejelasan payung hukum, toh, hal ini wajar adanya – sebab mayoritas rakyat Indonesia adalah muslim -, lalu mengapa PDIP menolak UU Ekonomi dan UU Perbankan Syariah?
Dampak dari pornografi begitu buruk bagi rakyat Indonesia, lalu untuk menangkalnya diperlukan peraturan perundang-undangan yang jelas, sehingga lahirlah RUU Anti Pornografi, namun ketika mau disahkan, kenapa PDIP melakukan penolakan?
Tentu rakyat semakin tidak mengerti jika untuk sebuah kehalalan yang jelas dan kebaikan yang juga jelas, PDIP menolak (lagi) RUU Jaminan Produk Halal , lalu pantaskah PDIP dikatakan sebagai partai yang memperjuangkan rakyat?
Belum lagi jika rakyat menyaksikan “politik muka dua” PDIP. Dulu ngakunya penentang kenaikan harga BBM, bahkan ada buku putihnya, namun sekarang malah mendukung kenaikan BBM dengan berbagai dalih. Padahal dulu mati-matian menolak, sekarang mati-matian mau menaikkan BBM. Rakyat juga yang akan mati-matian akhirnya nanti jika BBM benar-benar naik.
Lalu bagaimana dengan keberhasilan Megawati yang menjadikan PDIP sebagai “Partai Juara Korupsi”? Padahal PDIP dulu dikenal sebagai partai oposisi, namun mengapa tingkat korupsinya mengalahkan partai yang berkuasa?
Hal diatas belum cukup, masih ada lagi, PDIP malah mendukung pelantikan Anggota Dewan yang tersangkut kasus korupsi. Hal ini sama saja artinya “maling negara” di perbolehkan duduk lagi di kursi kekuasaan, apa jadinya?
Tentu, semua itu harus dijadikan evaluasi bagi PDIP, apakah benar kerjanya selama ini sudah sesuai dengan aspirasi rakyat, terutama “wong cilik”, terkhusus ummat Islam yang sudah disakiti PDIP walau jumlahnya mayoritas. Karena diketahui banyak juga kader PDIP yang beragama Islam, jadi apa salahnya jika haknya juga diperjuangkan juga.
Singkatnya, sebenarnya rakyat yang mana dan ada dimana yang diperjuangkan oleh PDIP memang tidak ada yang tahu pasti. Alasan PDIP melakukan penolakan terhadap UU Pilkada terkait Pilkada Langsung yang di rubah menjadi Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD pun apakah benar PDIP perjuangkan rakyat? Entahlah!
(silontong)
0 komentar:
Post a Comment