Ratusan kepolisian bersenjata lengkap akhir-akhir ini kerap melakukan pengamanan kampanye calon gubernur (cagub) petahanan DKI 2017, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Praktis, pengamanan ekstra tersebut dinilai telah mencederai deklarasi damai.
Ketua Panitia Pembentukan Dewan Nasional, Yudi Syamhuri Suyuti mengatakan, pengawalan polisi yang begitu ketat telah menodai deklarasi damai yang telah disepakati bersama saat awal kampanye dilakukan.
Bahkan, kata dia, hal itu justru malah membuat opini masyarakat bila polisi berpihak dan sudah dikendalikan Ahok.
"Psikologi masyarakat menjadi takut karena merasa hadirnya polisi itu lantaran kondisi saat ini tidak aman. Ahok terlihat sengaja datang ke lokasi penolakan. Itu hanya berdampak dan bisa berujung pada benturan," kata Yudi saat dihubungi di Jakarta, Jumat (12/11/2016).
Yudi menjelaskan, pengamanan ketat itu akibat adanya penolakan warga yang merasa belum adanya keputusan perihal kasus dugaan penistaan agama Al-Maidah 51 yang dilakukan oleh Ahok.
Artinya, apabila kepolisian secara cepat menyelesaikan kasus tersebut dan memutuskannya sesuai bukti yang ada, penolakan warga terhadap Ahok otomatis bisa diredam.
Sebab, kat dia, awal masalah penolakan hingga berujung pada pengamanan ekstra itu ada pada kasus dugaan tersebut.
Untuk itu, Yudi meminta agar kepolisian tidak terjebak dalam mengamankan Ahok yang sengaja memilih berkampanye di lokasi-lokasi penolakan. Sehingga, deklarasi damai Pilkada DKI 2017 berjalan sesuai tujuanya dengan berkampanye adu program dan gagasan.
"Tidak ada untungnya juga memilih kampanye di lokasi penolakan. Dalam aturan, Ahok bisa memilih lokasi yang aman bagi dirinya. Seperti di Muara karang sebelum adanya aksi damai islam 4 November dan sebagainya," ungkapnya.
0 komentar:
Post a Comment