“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely,” Lord Acton
Megawati dan koleganya mungkin belajar dari pemerintah SBY. Ketika sepuluh tahun SBY berkuasa, anggota-anggota terkemuka partai Demokrat banyak yang masuk penjara. Mulai dari Angelina Sondakh, Andi Mallarangeng, Anas Urbaningrum dan lain-lain. Tentu Mega tidak mau mengalami hal yang sama.
Maka kini dimulailah merancang untuk ‘menghancurkan’ KPK. Rekayasa dimulai dengan pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Mega tentu tahu bahwa Budi terjerat rekening gendut ala KPK. Budi sewaktu-waktu bisa terkena jaring hotel prodeo KPK. Tapi Mega atau PDIP tak peduli. Budi tetap disodorkan ke Jokowi agar dipilih jadi Kapolri.
Lobi-lobi ke DPR pun dilakukan.
Entah apa yang dijanjikan Budi dan PDIP ke anggota-anggota DPR. Hampir semua fraksi DPR koor setuju Budi naik menjadi Kapolri. Kecuali Partai Demokrat dibawah pengawalan mantan presiden SBY yang ngotot menolak. SBY tentu tahu track record Budi sehingga partai SBY menjadi satu-satunya partai yang menolak Budi menjadi Kapolri.
Rekayasa kedua adalah pengakuan petinggi PDIP Hasto Kristiyanti. Hasto yang masih muda, disuruh para petinggi banteng untuk menyerang habis Ketua KPK Abraham Samad. PDIP juga ingin mempermalukan Samad dengan menghadirkan Hasto yang umurnya jauh lebih muda daripada Samad.
Borok-borok Samad yang memang bernafsu jadi wakil presiden diungkap habis Hasto. Bahkan Hasto –tentu atas perintah ‘direktur PDIP- disuruh memakai masker sebagaimana Samad pernah lakukan.
Rekayasa ketiga adalah penangkapan Bambang Widjajanto. Bambang, yang dikenal bersih sebagai advokat, dikorek-korek kesalahannya. Dan ketemulah kasus advokasi dia sebagai pengacara di pemilu Kotawaringin Barat 2010. Rekayasa terhadap Bambang ini cukup kasar.
Karena Bambang diperlakukan bak teroris dalam penangkapan itu, sehingga menimbulkan simpati yang luar biasa dari masyarakat. Mulai dari kalangan seniman, kiyai sampai cendekiawan.
Tapi rekayasa penangkapan dan pelabelan Bambang sebagai terdakwa lumayan berhasil. PDIP (dan kelompok Budi Gunawan) berhasil membuat KPK citranya ‘coreng moreng’. Bahkan Bambang yang terjebak dengan rekayasa PDIP ini ingin mengundurkan diri. Bila Bambang mundur, maka berhasillah 100 persen rekayasa Mega.
Karena Bambang dianggap sebagai ‘otaknya’ KPK. Tanpa mundurpun Budi atau PDIP sudah cukup berhasil. Karena berhasil menggiring masyarakat bahwa bukan hanya Polri yang coreng moreng, KPK pun juga coreng moreng. Munculnya ‘Save KPK dan Polri’ menunjukkan kemenangan kelompok Polri Budi Gunawan. Padahal yang muncul harusnya spanduk ‘Save KPK’ saja, karena KPK yang sedang dizalimi.
Kini rekayasa pun terus berlanjut. Selain wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja yag dilaporkan ke Bareskrim, menyusul Zulkarnain juga dilaporkan. Kemanakah ujung dari pimpinan-pimpinan KPK dilaporkan ke Bareskrim ini?
Banyak spekulasi di sana. Yang jelas, kini Kabareskrim adalah Komjen Budi Wasesa mantan anak buah Budi Gunawan. Jadi Bareskrim akan mempermudah atau mengadakan kerjasama dengan sang pelapor.
Bila mayoritas pimpinan KPK dijadikan tersangka atau tercemar nama baiknya, maka KPK akan tidak percaya diri untuk menangkap atau mengungkap kasus-kasus besar di tanah air. Dan kasus-kasus besar itu mencakup kasus BLBI yang mungkin melibatkan Megawati, kasus Budi Gunawan, kasus mantan kandidat menteri Jokowi yang diberi label merah KPK dan seterusnya. Dan bisa saja ujung-ujungnya ada desakan atau lobi-lobi ke DPR KPK dibubarkan. Karena banyak politisi DPR juga terancam dengan keberadaan KPK.
Tapi yang sangat terancam tentu kroni-kroni presiden Jokowi. Karena biasanya partai yang mendukung penguasa, yang banyak kecipratan proyek-proyek haram besar. Megawati tidak mau mengalami nasib seperti partai SBY dan karena itu ‘KPK mesti dihancurkan’. Mungkinkah KPK hancur? Wallahu azizun hakim.
Penulis: * Izzadina
0 komentar:
Post a Comment