Ketua Umum DPP PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz mengungkapkan, ada sejumlah kebijakan para Menteri kabinet Presiden Jokowi yang tidak pro terhadap umat Islam. Hal itu tercermin dalam sejumlah kebijakan yang dibuat oleh pembantunya.
"Misalnya, pertama, ada menteri yang memperbolehkan membaca Al-Quran dengan menggunakan langgam Jawa. Kedua, menghormati orang yang tidak berpuasa, logikanya gimana ini Ketiga, memberi dukungan terhadap LGBT, umat Islam jelas menentang ini. Jelas kok dalam Alquran bagaimana kaum LGBT di zaman nabi Luth sangat ditentang," kata Djan saat jadi pembicara dalam diskusi bertema "Peran Partai Islam Dalam Pembangunan Nasional" di VIP Lounge Perpustakaan Universitas Indonesia Jakarta, Jumat (6/10).
Selain itu, sambungnya, ada juga kebijakan lainnya, yakni soal kebijakan yang ingin menghapus kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Namun, kata Djan, dari sekian banyak para pembantu Jokowi yang tidak pro-Islam, yang paling parah ialah kebijakannya terhadap Menkumham Yasona Laoly.
Yasona, kata Djan, telah membunuh hak partai politik umat Islam. Padahal 85 persen Masyarakat di Indonesia dihuni umat Islam.
Hal ini, jelas Djan, jauh lebih kejam dari pembunuhan umat Islam rohingnya.
"Ada seorang menteri yang tidak jelas agendanya karena ingin melenyapkan Partai Islam, yaitu dengan mengeluarkan SK yang tidak berkekuatan hukum tetap. Justru Menkumham menciptakan boneka di partai Islam (PPP). Jadi artinya itukan ingin memecah belah umat Islam," tegasnya.
Dengan kondisi demikian, Djan pun mengaku prihatin kepada Presiden Joko Widodo karena memiliki Menteri-menteri yang tidak pro kepada umat. Padahal, tegas Djan, Jokowi merupakan sosok yang peduli dengan umat Islam.
"Saya sangat mengenal Presiden Joko Widodo saya tahu beliau sejak beliau menjadi walikota di Solo, Gubernur Jakarta sampai beliau jadi Presiden. Saya tahu Presiden Jokowi sangat mencintai umat Islam, itu terbukti dengan program-program beliau yang berpihak ke umat Islam dan bersentuhan langsung dengan umat Islam," tandas Djan sebagaimana keterangan yang diterima redaksi. [rmol]
0 komentar:
Post a Comment