Akibat orasi yang dilakukan oleh seorang wanita bernama Veronica Koman, ketika demo depan Rutan Cipinang saat Ahok ditahan akibat penistaan Agama, yang mengatakan jika ” Rezim Jokowi adalah rezim paling parah dibandingkan rezim SBY” menuai masalah.
Permasalahan tersebut, semakin meruncing ketika video tersebut diunggah secara berulang kali oleh pemakai sosial media sejak tanggal kejadian hingga saat ini masih saja di bagikan oleh para netizen, baik melalui WhatsApp maupun Facebook ataupun twitter dan sosial media lainnya.
Tjahjo Kumolo selaku mendagri merasa tersinggung dengan ucapan Veronica, dan kemarahan tersebut ditumpahkan dengan cara menyebarkan identitas Veronica berupa KTP Elektronik kepada wartawan, dan mengatakan salah Jokowi apa hingga harus dikaitkan dengan persoalan Ahok.
Tindakan Mendagri menyebarkan identitas Veronica secara luas, dianggap melanggar UUD 1945 pada pasal 28G ayat 1 yang berbunyi, ” Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”
Salah satu pemilik akun twitter atas nama Tunggal Pawestri yang mengaku sebagai penulis tentang Hak Asasi Manusia, mencela tindakan Mendagri, bahkan menyebut Mendagri orang tolol, fasis dan menganggap jika mendagri adalah menteri “bosok” (Menteri (maaf) Busuk –red). Bahkan @tunggalp ikut membenarkan dan mendukung ucapan Veronica jika Rezim SBY memang lebih baik.
Bahkan postingan yang dibuat oleh Tunggal Pawestri tidak membuatnya menjadi takut dengan semua ucapannya yang sudah mencaci Mendagri, bahkan balik menantang dengan mengatakan jika Mendagri salah memilih lawan, namun Tunggal tidak menyebut siapa lawan yang dimaksud.
Berikut beberapa isi postingan milik @tunggalp :
“Ini kalau bukan tolol, apalagi coba namanya? Tahu gak kalau data pribadi itu dilindungi UU? Copot aja mentri bosok kayak gini.”
“Kritik Jokowi dikit aja pakai sebar identitas sipil dan ancam keluarga. Gak heran kalau ada yang memandang rejim jokowi lebih busuk dari sby”
“Mentri bosok! Salah pilih lawan dia”
“Sangat yakin kalau ini manuver tunggal si mendagri. Jokowi sih gak bakal terganggu. Kritik khan wajar. Dear Tjahyo, sana ambil sepedanya!”
“Dear Mendagri, jadi begitu cara kalian menggunakan data pribadi kita? Menyebarkan sembarangan ke publik? Mengerikan! Jahat!”
“Sekelas mentri lo sebar data pribadi ke publik, dia tau gak kalau ada konstitusi dan UU yang melindungi data kita? Mental fasis. Susah!”
“Semua aktivis pembela HAM bisa dibeginiin juga nih sama negara. Ngeri banget. Perlindungan terhadap pembela ham gak ada eh malah dibeginiin.”
“Pak @jokowi menteri bpk nyebarin informasi personal (doxing) yg diduga bertujuan utk mengintimidasi pengkritik bpk. Ini menteri apa buzzer? @YasminPurba membalas tulisan milik @tunggalp
“Dipikir gue takut ya, pake screen capture twit2 gue lalu cc ke polisi segala macam. Yaelahhh… gak mutu banget. Kelas buzzer warnet ya?”
“Gimana ya, mungkin kesadaran mereka gak nyampek soal ini. Malah sibuk dengan gaya saya marah ketimbang materi isu yang bikin saya ngamuk.”
“Hi tukang screenpic dan lapor sana sini, kalian itu mestinya sadar dengan apa yang sedang saya ributkan! Bloon boleh tapi jangan kebangetan.”
“Mengerti gak konsekuensi e-ktp individu yang disebar ke publik seenaknya oleh seorang mentri? Tahu gak itu ancam keselamatan seseorang?”
“Penyebaran data pribadi oleh mentri di ruang publik itu SALAH! Langgar konstitusi. Apalagi sampai mengancam. Hal itu bisa terjadi pada kita.”
0 komentar:
Post a Comment