Pemilihan menteri di kabinet pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla yang dilakukan secara tertutup oleh presiden terpilih, Joko Widodo memang diakui PDI Perjuangan ada punya alasan tersendiri. Sebab, publik (baca: rakyat) tidak perlu tahu soal figur menteri yang akan dipilih.
Hal itu dikatakan anggota DPR dari Fraksi PDIP, Aria Bima, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/10/2014), menanggapi segelintir orang bahwa Jokowi tak transparan dalam memilih menteri, dilansir laman Inilah.
Menurutnya, pemilihan para menteri merupakan hak prerogatif presiden. Sehingga publik tidak perlu ikut berpartisipasi dalam menilai figur-figur tersebut.
“Penjaringan menteri pertisipasi itu siapapun boleh. Penyaringan itu hak prerogatif presiden. Publik tidak perlu tahu figur-figur yang akan dijadikan menteri,” tandasnya.
Namun, lanjut Aria, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang perlu tahu soal pemilihan menteri dari kalangan partai. “Untuk orang partai Ibu Mega perlu tahu, kalau yang lainnya hak prerogatif presiden,” kata Aria.
Sebelumnya beredar kabar, bahwa relawan Jokowi yang sudah mati-matian memenangkan Jokowi mempunyai hak untuk mengetahui siapa calon menteri di pemerintahan Jokowi- Jusuf Kalla.
Karena dalam mencapai kemenangan pada pilpres 2014 lalu, peran relawannya sangat kuat. Sehingga saat sekarang sudah menang, relawan juga dinilai paling berhak tahu siapa yang menjadi menteri.
“Kalau penyusunan kabinet terkesan tertutup, sebetulnya yang perlu mempertanyakan itu adalah tim pemenangan dan relawan-relawan Jokowi-JK. Secara moral, tentu mereka lebih berhak untuk mempertanyakannya,” kata anggota DPR Fraksi PAN Saleh Daulay, kepada laman Inilah, Selasa (14/10/2014).
Selain itu, kata Saleh, tim sukses dan relawan juga tentu memiliki kepentingan untuk mengetahui siapa saja calon menteri yang akan diajak.
“Apalagi, relawan-relawan itu sudah berjanji akan ikut mengawal pemerintahan Jokowi-JK. Kan mereka ikut kerja keras. Mereka telah membuktikan kalau mereka telah berkontribusi. Masa untuk mengetahui nama-nama calon menteri pun mereka tidak diberi kesempatan?,” jelas Saleh.
Menurut dia, tidak ada masalah jika Jokowi-JK memberitahu nama-nama calon yang akan diajak.
Singkatnya, jika relawan Jokowi saja tidak boleh tahu siapa saja menteri Jokowi, bagaimana rakyat yang tidak memilih Jokowi?
(silontong)
0 komentar:
Post a Comment