RENCANA pemerintahan Jokowi-JK lewat kementerian agama untuk mengatur materi khutbah Jumat menuai kecaman dari berbagai pihak. Menurut mereka yang kontra, dengan adanya aturan seperti ini hanya akan membawa rezim Jokowi-JK mundur kebelakang.
Wakil ketua MUI Pusat, KH Maruf Amin dengan tegas menyatakan penolakannya atas rencana tersebut. Baginya materi khutbah Jumat tidak perlu diatur meskipun diakuinya tetap harus ada koridor yang harus dijaga agar khutbah Jumat tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
“Materi khutbah Jumat jangan diatur-aturlah tapi dibatasi dengan pengarahan. Kita memang menghimbau agar materi khutbah Jumat jangan sampai menimbulkan konflik,” ujar Maruf kepada wartawan Sabtu kemarin (29/11/2014) usai deklarasi dan pembukaan Muktamar Ikatan Ulama dan Dai Asia Tenggara di Depok.
Ketika ditanya kenapa hanya materi khutbah Jumat yang harus diatur, kenapa tidak materi khutbah Minggu di Gereja. Maruf menyatakan dirinya tidak tahu kenapa hanya khutbah Jumat yang perlu ada pengaturan materinya.
“Yah itu mungkin karena khutbah Jumat itu lebih terbuka. Kalau khutbah Minggu kan saya tidak pernah tahu bagaimana isinya. Saya juga tidak tahu kenapa khutbah jumat yang jadi sasaran. Memang ada satu dua khatib yang kadang-kadang dalam penyampaian khutbah Jumatnya sering menghujat-hujat,” Maruf menambahkan.
“Seharusnya kan jika di masjid ada pengaturan materi khutbah, di gereja serta tempat-tempat ibadah yang lain juga harus ada pengaturan serupa,” tandas Maruf.[fq/islampos]
Sudah sedemikian parahnya kah negara ini... seolah2 pemerintah dihantui akan rasa ketakutan ... Kalau pemerintah adil, jujur, benar, tidak pilah-pilih.. pasti tidak akan muncul gejolak di masyarakat...
ReplyDelete