Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bingung mengapa isu PKI sangat gencar belakangan ini. Dia lalu membandingkan zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang disebutnya bebas dari isu PKI.
“Di zaman Pak SBY, 10 tahun nggak ada isu begini-begini, alhamdulillah nggak ada itu, sekarang tiba-tiba kok kayak dibikin dikotomi yang kasar gitu ya dan dibuat kita berhadap-hadapan secara diametral gitu,” kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/9/2017).
Menurut Fahri, pemerintah Jokowi harus bertanggung jawab meredam isu PKI yang disebutnya sensitif ini. Masa lalu seperti itu, kata Fahri, harus diredam agar tak timbul konflik baru.
“Pemerintah harus bertanggung jawab menyelesaikannya, tuntas. Kalau bisa, kita cari makan saja tiap hari, memperbaiki hidup kita, memperbaiki sekolah kita, dan apa pula ada orang berkelahi dengan tema-tema masa lalu kayak begini,” tutur Fahri.
Fahri juga menanggapi rencana TNI AD menggelar nobar G30S/PKI. Menurutnya, sejarah memang perlu diingat. Film itu, kata Fahri, dibuat pada zaman Orde Baru. Fahri lalu sedikit cerita mengenai Orde Baru dan luka yang dialaminya.
“Saya juga punya luka, keluarga saya dirampas sawahnya oleh pemerintah Orba. Tapi ya sudahlah kita relakan saja,” jelas Fahri.
Soal pengepungan kantor LBH Jakarta kemarin karena informasi sesat soal aktivitas PKI, Fahri mengatakan ini tak bisa lepas dari tanggung jawab pemerintah. Fahri mengatakan aksi itu tak lepas dari ucapan Jokowi soal PKI.
“Presiden itu, menurut saya, terlalu naif. Kalau ada PKI, kita gebuk saja, apa maksudnya itu? Nggak boleh gitu, selesaikan, dan ada tahapan-tahapannya,” terang Fahri.[dtk]
0 komentar:
Post a Comment