Ada bahaya laten yang tidak kalah bahayanya dari ideologi merah yang sekarang sedang bangkit kembali di Indonesia, yakni bahaya Korupsi yang juga sudah sedemikian parah merebak dan mengakar serta menggurita disegala lini kehidupan.
Termasuk dalam sistem birokrasi pemerintahan maupun pada lembaga-lembaga Negara yang semestinya mengawasi jalannya pemerintahan, justru korup. Bahkan juga merembes kepada lembaga dan aparatur Penegak Hukum serta mereka yang secara resmi mengurusi hal-hal sakral berkemasan agama.
... Bahkan, entah karena apa, masyarakat yang memilih demokrasi sebagai tatanan resmi sistem berpolitik ini jugalah yang memilih para pemimpin atau tokoh yang ternyata adalah para Koruptor...
Pantaslah, kalau aparat dan lembaga kenegaraan yang berjibun itu menjadi tidak immun dari segala bentuk korupsi maka dimunculkanlah lembaga super body seperti Komite Pemberantasan Korupsi (KPK).
Komisi ini didirikan pada tahun 2003 berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Selama satu dasawarsa lebih lembaga ini bekerja, ternyata kasus-kasus Korupsi ini terus terjadi dan bermunculan. Diantara kesulitan pemberantasan Korupsi ini dituntaskan adalah karena masih kurangnya kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat itu sendiri untuk terlibat secara pro aktif.
Bahkan, entah karena apa, masyarakat yang memilih demokrasi sebagai tatanan resmi sistem berpolitik ini jugalah yang memilih para pemimpin atau tokoh yang ternyata adalah para Koruptor.
Lihatlah data yang disampaikan kepada kami dari seorang ‘veteran’ aktivis muda Solo. Fakta ini cukup mengerinyitkan kening dan mencuatkan pertanyaan dalam bathin, sebenarnya mayoritas bangsa ini memang sadar dan membenci korupsi atau tidak sih?
Lha, mereka juga yang memenangkan kekuatan-kekuatan politik terkorup. Tanpa menafikkan yang lainnya, PDIP selaku partai pemenang pemilu tahun 2014 ini juga, pada kenyataannya banyak dihasung kader-kadernya yang korup.
Jawara Pemilu sekaligus Juara Korupsi
PDIP sebagai partai yang menghasung berbagai kepentingan Wong Cilik dan sesumbar berorientasi kesejahteraan rakyat ternyata malah melahirkan para koruptor. Perhatikan data pelaku korupsi yang disebut teman kami sebagai kader PDIP, dibawah ini:
1 Izedrik Emir Moeis Anggota DPR RI
2 Wijanarko Puspoyo Mantan Kabulog / Anggota DPR RI
3 Agus Condro Anggota DPR RI
4 Panda Nababan Anggota DPR RI
5 Dudhi Makmun Murod Anggota DPR RI
6 Muhammad Iqbal Anggota DPR RI
7 Poltak Sitorus Anggota DPR RI
8 Jeffrey Tongas Lumban Anggota DPR RI
9 Budiningsih Anggota DPR RI
10 Rusman Lumban Toruan Anggota DPR RI
11 Williem Tutuarima Anggota DPR RI
12 Engelina Pattasina Anggota DPR RI
13 Mathoeos Pormeos Anggota DPR RI
14 Max Moein Anggota DPR RI
15 Ni Luh Matiani Tirta Sari Anggota DPR RI
16 Soetanto Pranoto Anggota DPR RI
17 Soewarno Anggota DPR RI
18 Eka Santosa Anggota DPR RI
19 Ida Bagus Putu Wesnawa Anggota DPRD Bali
20 Suryatmaja Anggota DPRD Bali
21 I Made Arimbawa Anggota DPRD Bali
22 Wayan Sutena Anggota DPRD Bali
23 Bambang Eko Prabowo Gunung Kidul
24 Ternalem PA Gunung Kidul
25 Isdanu Sismiyanto Gunung Kidul
26 Endro Subektyo Gunung Kidul
27 Warto Gunung Kidul
28 Paiman Gunung Kidul
29 Supriyo Hermanto Gunung Kidul
30 Sukijan Gunung Kidul
31 FX Ngatijan Gunung Kidul
32 Untung Nurjaya Gunung Kidul
33 Samintoyo Suprapto Gunung Kidul
34 Yogi Pradana Gunung Kidul
35 Supriyono Gunung Kidul
36 Daniel Toto Indiono DPRD Jawa Tengah
38 Murdoko Ketua DPRD Jawa Tengah
39 Agus Samiaji Anggota DPRD Kendal
40 Sutrimo Anggota DPRD Kendal
41 Dahlan Yusuf Anggota DPRD Kota Banda Aceh
42 Citoni Anggota DPRD Kota Cirebon
43 Agung Ciptos Anggota DPRD Kota Cirebon
44 Suryana Ketua DPRD Cirebon
45 Adam Suparno Anggota DPRD Madiun
46 Supranowo Anggota DPRD Madiun
47 Suwarsono Anggota DPRD Madiun
48 Wisnu Suwarto Dewo Anggota DPRD Madiun
49 Wimbo Hartoyo Anggota DPRD Madiun
50 Antonius Anggota DPRD Padang
51 Jonhar Junir Anggota DPRD Padang
52 Budi Widoyo DPRD Ponorogo
53 Edy Supriyono DPRD Ponorogo
54 Harmino DPRD Ponorogo
55 Marsudin Boking Hasan DPRD Ponorogo
56 Turoechan Asyari Anggota DPRD Riau
57 Santoso Hutomo Anggota DPRD Semarang
58 Ismoyo Subroto Anggota DPRD Semarang
59 Budiardi Anggota DPRD Seruyan
60 Ery Anshori Anggota DPRD Seruyan
61 Hj. Suherlina Anggota DPRD Seruyan
62 Totok S Anggota DPRD Seruyan
63 Ahmad Sudarmaji Anggota DPRD Sidoarjo
64 Choiri Nur Afandi Anggota DPRD Sidoarjo
65 Danoe Bambang Anggota DPRD Sidoarjo
66 Faris Santoso Anggota DPRD Sidoarjo
67 Kismantoro Anggota DPRD Sidoarjo
68 Purwadi Sigarlagi Anggota DPRD Sidoarjo
69 Salimin Anggota DPRD Sidoarjo
70 Sukisno Ashariyadi Anggota DPRD Sidoarjo
71 Suud Hariyanto Anggota DPRD Sidoarjo
72 Toto Pradopo Anggota DPRD Sidoarjo
73 Adrean Verik Anggota DPRD Singkawang
74 Bambang Rusantono Anggoto DPRD Solo
75 James Patiwael Anggoto DPRD Solo
76 Purwono Anggoto DPRD Solo
77 R Suseno Anggoto DPRD Solo
78 Satrio Hadinagoro Anggoto DPRD Solo
79 Irvantonius Anggota DPRD Sumatera Barat
80 Supriyono Anggota DPRD Tulungagung
81 Edi Tetuko Anggota DPRD Tulungagung
82 Asep Hidayat Anggota DPRD Batulawang Banjar
83 Idham Samawi Bupati Bantul
84 Bambang Bintoro Bupati Batang
85 Imam Muhadi Bupati Blitar
86 Indra Kusuma Bupati Brebes
87 Hambit Bintih Bupati Gunung Mas
88 Syamsul Hadi Siswoyo Bupati Jember
89 Rina Iriani Sri Ratnaningsih Bupati Karang Anyar
90 Hendy Boendoro Bupati Kendal
91 Lili Hambali Hasan Bupati Purwakarta
92 Mochamad Salim Bupati Rembang
93 Eep Hidayat Bupati Subang
94 Constantin Ganggali Bupati Talaud
95 Adriansyah Bupati Tanah Laut
96 Susi Tur Andayani Caleg DPR RI Lampung
97 Dharmono K Lawi DPRD Banten
98 Sukarni Joyo DPRD Kutai Timur
99 Dan Pongtasik DPRD Sulawesi Selatan
100 Muhammad Affan DPRD Sumatera Utara
101 Siachrial Darham Gubernur Kalimantan Selatan
102 Narto Kades Desa Pasi / Ketua Ranting PDIP
103 Theo F. Theomion Kepala BKPM
104 Maman Yudia Ketua BK DPRD PDIP Jawa Barat
105 Sukita DPRD Bali
106 M Yaeni Ketua DPRD Grobogan
107 Ongge Yohanes Ketua DPRD Kab. Manggarai NTT
108 Mochammad Basuki Ketua DPRD Kota Surabaya
109 Aries Marcorius Narang Ketua DPRD Palangkaraya
110 Suhardo Ketua DPRD Ponorogo
111 Jarot Subianto Ketua DPRD Sleman
112 Saniman Akbar Abbas Ketua DPRD Trenggalek
113 Freddy H. Sualang Wakil Gubernur Sulawesi Utara
114 Nyoman Sudharmaja D Ketua FPDIP DPRD Bali
115 Suwanto Ketua Komisi A Klaten
116 Libianto Ketua Komisi B DPRD Lamongan
117 Suyanto Ketua PAC PDIP Glagah Lamongan
118 Yunus Fangidae Ketua PDIP Rote
119 Yulius Basiwantoro Mantan Bendahara PDIP Semarang
120 I Nengah Arnawa Mantan Bupati Bangli – Bali
121 Endang Setyaningdyah Mantan Bupati Demak
122 Tasiman Mantan Bupati Pati
123 Arwin AS Mantan Bupati Siak
124 Alexander Longginus Mantan Bupati Sikka Maumere
125 Untung Sarono Wiyono Mantan Bupati Sragen
126 Agus Riyanto Mantan Bupati Tegal
127 Mohammad Sahid Manatan Ketua DPRD Bogor
128 Iwan Hendrawan Mantan Ketua DPRD Indramayu
129 Agus Samiaja Ketua DPRD Kab. Kendal
130 Sutrimo Mantan Ketua DPRD Kab. Kendal
131 Untung Sujono Mantan Sekretaris DPC PDIP Semarang
132 Muchtar Mohammad Mantan Walikota Bekasi
133 Djatmiko Royo Saputro Mantan Walikota Madiun
134 Fahriyanto Mantan Walikota Magelang
135 John Manuel Manoppo Mantan Walikota Salatiga
136 Bambang DH Mantan Walikota Surabaya
137 Ismail Ishak Wakil Bupati Mesuji
138 Kusen Andala Wakil Bupati Jember
139 Freddy H Sualang Wakil Gubernur Sulawesi Utara
140 Ida Bagus Suryatmaja Wakil Ketua DPRD Bali
141 Muchtar Setijohadi Wakil Ketua DPRD Bojonegoro
142 Dede Suryamah Wakil Ketua DPRD Cianjur
143 Bambang Hermawan Wakil Ketua DPRD Karanganyar
144 Sri Utami Djatmiko Wakil Ketua DPRD Salatiga
145 Sumi Harsono Wakil Ketua DPRD Sidoarjo
146 Tito Pardopo Anggota DPRD Sidoarjo
147 Tri Endroyono Anggota DPRD Sidoarjo
148 Rusli Abdullah Wakil Ketua DPRD Kab. Pontianak
149 Sujiwo Ketua DPRD Kubu Raya
150 Sugianto Wakil Ketua DPRD Tebo
151 Gde Widnjana Dangin Wakil Ketua FPDIP DPRD Bali
152 Ahmad Dimyati Wakil Walikota Banjar
153 Romi Harton Walikota Palembang
154 Soemarmo Hadi Saputro Walikota Semarang.
Hal ini belum termasuk para pejabat daerah bupati dan walikota yang berasal dari PDIP. Para pejabat daerah dari PDIP, sudah banyak yang menjadi tersangka. Seperti di daerah Jawa Tengah, mulai dari Tegal, Brebes, Semarang, Cilacap, Karanganyar, dan sejumlah para pejabat dari PDIP itu, semuanya menjadi tersangka dalam kasus korupsi.
Ada yg terlewat?
Mark up harga bus TransJ, penggelapan dana BPMKS, Videotron, bantuan korban banjir solo 2007, penjulan murah Gas Tangguh, BCA, Indosat, pemberian SKL thd para pengemplang BLBI ratusan trilyun, apakah semua itu tidak juga termasuk katagori korupsi?
Saat kami konfirmasi kepada teman kami tersebut, bagaimana kami memvalidasi data ini, ia menjawab cukup digoogling saja sudah bisa. Hanya saja, dengan segala keterbatasan, kami belum bisa melakukan hal tersebut. Tapi juga ada hal yang menarik untuk diselidik sebagaimana diungkap nahimunkar.com dibawah ini.
Pimpinan KPK Tegas Tolak Utusan Jokowi
KPK menolak tegas upaya lobi dan kasak kusuk tim hukum Jokowi dengan kedok ingin mendapat masukan dan konsultasi. Kedatangan Tim Transisi Jokowi-JK selaku Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilu 2014 ini, ke kantor KPK ditolak tegas pimpinan KPK.
Bahkan semua pimpinan KPK sepakat tak menemui Tim Hukum atau Tim Transisi Jokowi-JK.
Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, tim transisi Jokowi dan JK cukup bertemu pejabat struktural di KPK. Samad secara diplomatis mengungkapkam keengganannya bertemu Tim Transisi karena ia sedang mengerjakan sesuatu agenda yang sangat penting.
“Rapat internal antara pimpinan dan pejabat struktural KPK sepakat agar sementara tim transisi bertemu dengan pejabat struktural saja,” kata Samad, Jumat (26/9/2014).
Walau Samad tidak menjelaskan pejabat di tingkat struktural seperti apa yang dia maksudkan. Namun di akhir pernyataannya, Abraham Samad berceletuk. “Ada tugas maha penting yang tidak dapat kami tinggalkan,” ujar Samad sambil tersenyum penuh misteri.
Ketika ditanya wartawan, apa makna ‘tugas maha penting pimpinan KPK’ yang diucapkan Samad, Ketua KPK itu tidak bersedia menjawab dan buru-buru meninggalkan wartawan.
Abraham Samad hari Sabtu lalu (21/9/2014) pada kesempatan menghadiri acara festival film anti korupsi di Gedung Mulo Makassar, secara implisit mengatakan dirinya tak akan bergabung dengan Kabinet Jokowi. Ia mengirim sinyal kuat, Kabinet Jokowi tak akan pernah terwujud. Kenapa?
Terakhir yang tidak kalah mengejutkan adalah ungkapan adik kandung dari Ketua Umum PDIP sendiri yakni Rachmawati Soekarnoputri. Ketua Dewan Pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno itu menilai yang seharusnya memimpin Indonesia pada lima tahun mendatang dari Koalisi Merah Putih.
Pasalnya ia menilai, kemenangan Jokowi-JK tak lepas dari campur tangan pihak asing. Dimana akun twitter @triomacan2000 menambahkan kata ‘antek aseng’ juga.
Di gedung DPR, Jakarta, Kamis (9/10/2014). Rachmawati menandaskan, "Megawati sendiri sudah antek kapitalis. Sudah jelas antek-antek kapitalis semua kok ini, mereka kuasai semua," (AF/dbs/voa-islam.com)
0 komentar:
Post a Comment