Tawaran jatah menteri dari Wakil Presiden terpilih, Jusuf Kalla (JK), kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bila bergabung ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dinilai hanya pepesan kosong.
Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI), Agung Suprio, mengatakan, meski PPP berlabuh kepada koalisi pengusung Joko Widodo (Jokowi) tidak akan bisa mengimbangi Koalisi Merah Putih di Parlemen.
"Jika KIH ingin tambahan kemudian ajak PPP, tidak bisa imbang. Karena suara PPP kecil, kalau PPP masuk ke sana (KIH) tidak signifikan," katanya kepada Okezone, Kamis (9/10/2014).
Menurutnya, suara PPP yang minim di parlemen sangat sulit bagi KIH untuk memiliki bargaining lebih besar.
"KIH tidak punya bargaining besar terhadap PPP meskipun diberi jatah kursi menteri dan itu percuma. Jadi saya tidak yakin PPP diberi kursi menteri oleh KIH," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Wapres terpilih, JK sempat mengutarakan, akan memberikan jatah kursi menteri untuk PPP, bila partainya bergabung dengan KIH sebelum tanggal 20 Oktober, yakni sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.
"Kalau PPP masuk sebelum tanggal 20 tentu akan jadi bagian pemerintahan," tegas JK.
Namun pada hari yang sama, Presiden terpilih, Jokowi malah menepis kabar PPP akan mendapatkan jatah kursi menteri di pemerintahannya. Pasalnya, partai pengusungnya sejak awal tidak diberi jatah kursi di kabinetnya.
"Yang lama aja tidak dapat jatah, apalagi yang baru," tutup Jokowi.(pasberita)
0 komentar:
Post a Comment