Pasang badan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia kali ini memang sudah di luar batas nalar berpikir, sehingga wajar jika publik menyimpulkan bahwa KPK sudah melakukan pembohongan kepada rakyat. Hal ini terkait dengan kasus dugaan yang menimpa Jokowi memang kentara sekali lembaga antirasuah itu “bermain” diatas amanat rakyat. Bagaimana mungkin rakyat bisa percaya, barang bukti belum disentuh, lalu KPK mengklaim Jokowi bersih, ini aneh. Ada apa dengan KPK?
Tokoh nasional Rachmawati Soekarnoputri menyayangkan pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengungkapkan capres terpilih Joko Widodo (Jokowi) tidak memiliki rekening di luar negeri.
Padahal, laporan Front Pelopor Perjuangan yang dipimpinnya dan Progres 98 soal dugaan kepemilikan rekening di luar negeri oleh Jokowi belum ditindaklanjuti KPK.
“Itu sama sekali belum pernah disentuh untuk diperiksa sebagai saksi pelapor. Alat bukti juga tidak pernah disentuh tiba-tiba KPK menyatakan tidak ada,” kata Rachma dalam jumpa pers di kediamannya, Jalan Jati Padang Raya, Jakarta, Rabu (15/10).
Selain itu, pernyataan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengklaim bahwa tidak ditemukannya rekening atas nama Joko Widodo di berbagai bank di luar negeri menimbulkan kegeraman pihak pelapor dalam hal ini Ketua Front Pelopor Rahmawati dan Ketua Progres 98 Faizal Assegaf. Ketua Front Pelopor Rahmawati Sukaro Putri mengatakan bahwa pernyataan Wakil Ketua KPK itu sangat salah.
Rahmawati juga menjelaskan bahwa KPK tidak bersikap netral dalam hukum, KPK berusaha menyembunyikan fakta hukum yang sedang dialami Jokowi untuk kepentingan menyelamatkan Jokowi dari jerat hukum.
“Banyak kasus yang dialami Jokowi seperti kasus Bus Trans Jakarta, APBD Solo, dan saya juga bisa mendatangkan saudara Wahyu mantan Sekda Solo sebagai saksi” Kata Rahmawati saat konfrensi pers di kediamannya Jakarta (15/10), dilansir Beritaasatu yang dikutip laman Pkspiyungan dan diolah oleh Silontong, Kamis (16/10/2014).
Lebih Lanjut Rahmawati meminta kepada lembaga yang terkait agar menunda pelantikan Jokowi sebagai Presiden dikarena masih adanya permasalah hukum yang dialami Jokowi.
“Bangsa ini akan terpuruk apabila dipimpin seorang Presiden yang masih mempunyai kasus hukum dan tidak pernah diselesaikan sehingga menciptakan preseden buruk di mata dunia” ucapnya.
Rahmawati juga mengajak kepada masyarakat untuk bersikap jangan melakukan pembiaran terhadap kasus-kasus yang dialami Jokowi.
“KPK juga melakukan kesalahan dalam pelimpahan proses kasus hukum yang menimpa Jokowi seharusnya di tangani KPK bukan dilimpahkan ke Kejagung” tegasnya.
Di tempat yang sama Ketua Progres 98 Faizal Assegaf menuturkan bahwa pernyataan Adnan Pandu Praja merupakan pembohongan publik. Buruknya hukum ini terjadi saat kasus yang melibatkan Jokowi yang tidak pernah di periksa.
“Kami menantang KPK dengan mengeklarifikasi yang sebenar-sebenarnya sesuai laporan kita tentang Rekening yang sudah kami laporkan. Sejauh ini kami sudah melakukan laporan yang sangat kongkrit dimana KPK jelas terlihat ada suatu permainan dengan kubu Jokowi” tandasnya.
Kami sudah mengajukan pelaporan tentang harta kekayaan yang belum dilaporkan oleh Jokowi-JK dalam sejumlah kekayaan yang dimiliki di Bank luar negeri. Laporanya sudah jelas atas nama Jokowi dan Isteri serta JK beserta rekening Isterinya.
Laporan yang di maksut berupa satu berkas dokumen dengan rincian sebagai berikut :
36 rek. a/n Jokowidodo (USD 8,514,725)
16 rek a/n Iriana Widodo (USD 4,666,689)
42 rek a/n Jusuf Kalla (USD 14,538,197)
32 rek a/n Mufidah Mi’ad (7,637,827)
“Pernyataan Adnan Pandu Praja merupakan sebuah klaim verbal tanpa disertai pembuktian sesuai prosedur penyidikan yang dapat dipertanggung jawabkan secara transparan dan kami nyatakan bahwa Adnan Pandu Praja melakukan pembohongan publik” tegasnya.
Faizal juga meminta kepada pimpinan DPR RI untuk segera memanggil dan meminta penjelasan KPK. Agar kasus dugaan kepemilikan rekening milik para pihak yang disebutkan di atas dapat dibuka jujur dan transparan kepada publik.
“Kami tetap akan turun pada tanggal 20 Oktober 2014 di Gedung DPR RI
Sedangkan Advokat Front Pelopor Asman Arief Nasution mebegaskan bahwa tidakan yang dilakukan olek Front Pelopor dan Progres 98 bukanlah atas afiliasi dari KMP.
“Front Pelopor dan Progres 98 merupakan gerakan independen bukan dari dorongan KMP” jelasnya.
Asman juga bertanya kenapa ketua KPK hanya menyatakan pernyataannya bahwa Setya Novanto masih terbelit kasus hukum kenapa tidak menyebutkan juga kalau Jokowi terduga dalam kasus hukum.
“Kepada KMP yang sudah menang di DPR dan MPR janganlah datang di pelantikan Jokowi-JK jangan hanya bertransaksi-transaksi yang akan merugikan negara dan kalau itu dilakukan kami Front Pelopor dan Progres 98 akan melawan KMP” pungkasnya.(silontong)
0 komentar:
Post a Comment