Mau Tahu Parpol Yang "Kebelet" Ingin Menendang PKS Dari Setgab?

Wasekjen DPP PKS yang juga Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengakui ada partai politik yang sudah “kebelet” ingin menendang PKS keluar dari Sekretariat Gabungan Koalisi Partai-partai Politik Pendukung Pemerintah.

“Saya mencermati, ada partai politik yang bersemangat inginkan PKS keluar dari Koalisi,” kata Mahfudz Siddiq. Para politisi partai politik yang sudah kebelet mau menendang PKS tersebut sering melontarkan pernyataan-pernyataan lantang soal posisi PKS, dan bahkan sejak sebelum paripurna DPR RI memutuskan mengesahkan RUU APBN Perubahan 2013.

Saat didesak apakah parpol yang dimaksudkannya itu adalah Partai Demokrat, Mahfudz enggan menjawabnya.

Sementara saat ditanya tanggapannya soal pernyataan Sekretaris Setgab Koalisi yang juga Menteri Koperasi dan UKM, Syarif Hasan, yang menyatakan secara tegas bahwa PKS sudah berada di luar Setgab, Mahfudz mengatakan, PKS masih ingin mendengarkan langsung pernyataan dari Ketua Setgab Koalisi Susilo Bambang Yudhoyono. “Ketua Setgab itu Pak SBY dan kami hanya akan mendengarkan pernyataan Pak SBY,” katanya.

Menurut Mahfud, jika pernyataan dari tokoh lain di luar SBY, maka PKS menganggapnya hanya sebagai desakan kepada Presiden untuk mengeluarkan PKS dari koalisi. Ini cerita lama, bahkan sejak dua minggu lalu sebelum paripurna DPR mengesahkan RUU APBN Perubahan 2013 sudah ada pernyataan-pernyataan keras yang berusaha mengeluarkan PKS dari Koalisi.

PKS memilih sikap menolak kenaikan harga BBM dan menyampaikan argumentasinya itu juga sudah mempertimbangkan berbagai konsekuensinya.

Soal menteri kabinet yang berasal dari PKS, Mahfudz mengatakan, posisi para menteri dari PKS berada di bawah presiden yang seharusnya mendukung kebijakan pemerintah. Dan terkait pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, yang menyatakan agar PKS melakukan evaluasi internal, menurut Mahfudz, PKS tidak perlu melakukan evaluasi internal.

Sikap PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsdidi sudah sesuai jalur dan telah menjadi keputusan Majelis Syuro partai, sehingga tidak perlu melakukan evaluasi internal lagi. Sampai hari ini, kara Mahfudz, PKS tidak berencana melakukan evaluasi internal karena sikap yang disampaikan PKS pada rapat paripurna DPR sudah sesuai koridornya.  “Tapi kalau memang ada pernyataan Tifatul tersebut, setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pandangannya,” katanya diplomatis.(suaranews)

Share on Google Plus

About MUSLIMINA

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.