Website www.dw.de, pada tangggal 19 Desember kemarin menampilkan liputan yang menarik terkait situasi terkini di Mesir. Jika Ikhwanul Muslimin (Muslim Brotherhood) sebagai pendukung utama presiden Mursi dipandang sebagai kelompok yang dominan laki-laki (merujuk pada kata brother), artikel pada liputan tersebut mengulas tentang peran Muslim Sisterhood, atau pendukung Ikhwanul Muslimin dari kaum perempuan. Liputan tersebut berjudul “Muslim Sisterhood Protes di Mesir”.
Pada kalimat pembukanya, terasa nuansa yang simpatik, yaitu pada kalimat, “Perempuan pendukung Ikhwanul Muslimin tidak lelah berdemonstrasi, menyerukan kembalinya Mohammad Mursi. Bentrokan juga terjadi dengan polisi”. Namun pada kalimat-kalimat berikutnya, saya rasakan bahwa ulasan tersebut terkesan menyudutkan perlawanan Ikhwanul Muslimin dan kelompok lain, yang menentang rezim kudeta.
Nuansa itu terlihat, ketika masuk pada sub judul berikutnya yang menggunakan kalimat “Taktik Gunakan Kaum Perempuan”. Sub judul tersebut seolah ingin mengatakan bahwa peran kaum perempuan pendukung Ikhwanul Muslimin, atau yang disebut Muslim Sisterhood, hanya sebagai alat yang digunakan untuk mendukung kepentingan politik Ikhwanul Muslimin. Pada artikel tersebut, sama sekali tidak disebutkan kemungkinan lain bahwa meluasnya perlawanan menentang pemerintahan kudeta hingga melibatkan kaum perempuan, merupakan bentuk kesadaran politik dari berbagai elemen bangsa di Mesir. Dan menurut saya, justru inilah yang sedang terjadi di Mesir kini.
Keterlibatan perempuan dalam demo menentang kudeta dan respon represif rezim militer menjadi perbincangan dunia ketika 21 perempuan Mesir dihukum penjara selama 11 tahun karena terlibat unjuk rasa damai di Alexandria. Aktivitas mereka dianggap bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan Perdana Menteri Mesir sementara yang membatasi demonstrasi (baca: tempo.co). Vonis tersebut sungguh tidak masuk akal, dan karenanya mengundang respon negatif dari Jaringan Arab untuk Informasi Hak Asasi Manusia (ANHRI) yang berbasis di Kairo. Gamal Eid (Kepala ANHRI) mengatakan dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan di situsnya bahwa keputusan pengadilan sangat politis, dan memperingatkan bahwa putusan tersebut bisa mengangkat keraguan atas masa depan keadilan di Mesir.
Ulasan tentang “Muslim Sisterhood” dari CNN (Agustus 2011)
Sebenarnya keterlibatan kaum perempuan pendukung Ikhwanul Muslimin di Mesir, bukanlah hal yang baru. Pada bulan Agustus 2011, CNN menurunkan liputannya tentang hal tersebut, dalam sebuah artikel yang berjudul “The feminine face of Egypt’s Muslim Brotherhood”. Pada artikel tersebut dijelaskan bahwa selama bertahun-tahun kaum perempuan pendukung Ikhwanul Muslimin telah terlibat lebih intens dibandingkan kaum laki-laki, dalam kegiatan amal sosial, yang selama ini menjadi program utama Ikhwanul Muslimin. Mereka telah terlibat secara aktif dalam gerakan amal sosial seperti pengumpulan dan distribusi zakat untuk membangun masjid dan sekolah. Mereka juga terlibat aktif dalam program kegiatan di bidang kesehatan, yang meliputi pengelolaan rumat sakit, apotek dan klinik, untuk mmeperluas jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat.
Gerakan kaum perempuan Muslim Sisterhood ini dari tahun ke tahun berhasil mengundang simpati dan menarik keterlibatan anggota baru dari seluruh pelosok Mesir, yang memungkinkan gerakan ini terus berkembang, meskipun selama bertahun-tahun berada di bawah penindasan rezim Husni Mubarak.
Ulasan tentang “Muslim Sisterhood” dari American Center for Democracy (Oktober 2013)
American Center for Democracy menuliskan ulasanya tentang Muslim Sisterhood, pada artikelnya yang berjudul “Egypt’s Muslim Sisterhood”. Artikel ini menjelaskan secara lebih detail tentang peranan aktif Muslim Sisterhood, dalam kegiatan-kegiatan sosial dan politik Ikhwanul Muslimin. Yang menarik, pada artikel itu disebut nama Zaynab Al-Ghazali, aktivis gerakan feminis Mesir (yang didirikan pada tahun 1923). Pada tahun 1936, saat usianya baru menginjak 18 tahun, Zaynab menidirikan Asosiasi Wanita Muslim (Jama’at al-Sayyidat al-Muslimat). Organisasi ini dimaksudkan untuk mempromosikan kegiatan perempuan dan didasarkan pada semangat Islam dan anti-kolonial.
Saat didirikan, organisasi wanita tersebut bersifat independen dan tidak ada hubungannya dengan Ikhwanul Muslimin. Saat Hasan al-Banna (pendiri Ikhwanul Muslimin) meminta Zaynab untuk mengambil alih divisi perempuan yang baru, awalnya Zaynab menolak, tapi tetap menjalin hubungan baik dengan al-Banna dan Ikhwan. Namun sejarah menulis bahwa Zaynab kemudian bergabung dengan Ikhwanul Muslimin dan menjadi tokoh perempuan yang penting dalam sejarah perjalanan Ikhwanul Muslimin. Ketokohan Zaynab al-Ghazali bersanding dengan ketokohan Sayyid Qutb, termasuk sejarah getirnya keluar masuk penjara di bawah rezim Nasser ketika itu.
Sebagaimana ulasan CNN, pada artikel ini juga dijelaskan keterlibatan aktif Muslim Sisterhood dalam kegiatan-kegiatan amal sosial, pendidikan dan kesehatan, yang merupakan program utama Ikhwanul Muslimin. Mereka aktif dalam kegiatan pendistribusian pangan untuk orang miskin, pelayanan kesehatan serta kegiatan pengumpulan zakat dan shadaqah, yang didistribusikan untuk orang miskin. Mereka secara efektif juga melakukan berbagai upaya untuk membangun lebih banyak masjid dan sekolah di lingkungan kaum miskin.
Sebagian besar pertumbuhan organisasi Ikhwan selama dua puluh tahun terakhir dapat ditelusuri pada peranan Muslim Sisterhood yang bekerja di daerah kumuh dan desa-desa miskin, dan mampu menarik keterlibatan dari berbagai strata. Mereka telah memperluas gerakan Ikhwan dengan dakwah di antara kaum perempuan miskin dan pemuda pengangguran di daerah kumuh, yang dilupakan oleh rezim Anwar Sadat dan Husni Mubarak.
Ulasan tentang “Muslim Sisterhood” dari Al-Monitor (November 2013)
Pada pengantar artikelnya yang berjudul “Egypt’s ‘Muslim Sisterhood’ moves from social work to politics”, Al-Monitor menuliskan bahwa selama ini kiprah Muslim Sisterhood memang kurang banyak terpublikasi. Sebuah pertanyaan dikemukakan, apakah Muslim Sisterhooda memiliki bobot dan peranan yang sama dengan Muslim Brotherhood? Atau Muslim Sisterhood hanya akan medukung Ikhwanul Muslimin pada saat dibutuhkan?
Ulasan ini lebih membahas peranan Muslim Sisterhood pasca 25 Januari 2011. Revolusi 25 Januari dianggap sebagai sebuah fase baru dalam perjalanan peran perempuan dalam organisasi Ikhwanul Muslimin. Peran kaum perempuan Ikhwanul Muslimin muncul dalam skala yang lebih besar ketika mereka berkumpul di Tahrir Square - bersama kaum laki-laki - untuk menuntut jatuhnya rezim Presiden Mesir terguling Hosni Mubarak.
Berbicara kepada Al-Monitor, peneliti Islam Ibrahim al-Hudaybi mengatakan bahwa meningkatnya peran perempuan pada kancah politik saat ini dalam organisasi Ikhwan - yang ditunjukkan oleh fakta bahwa perempuan melakukan protes dan membentuk gerakan anti-kudeta - disebabkan oleh situasi politik, yang memaksa kaum perempuan untuk mengambil peran kaum laki-laki, karena sebagian besar para pemimpin organisasi berada dalam penjara.
Rasmiya, mantan ketua Komite Perempuan di Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP), berbicara kepada Al-Monitor dan menegaskan bahwa pengambilan keputusan di antara kaum perempuan Ikhwan sangat independen Organisasi ini (Ikhwan) juga tidak melarang anggota perempuan untuk berpartisipasi secara politik. Ia menambahkan bahwa ideologi organisasi tidak berubah, karena prinsip Islam memberikan kebebasan kepada para perempuan untuk mengambil keputusan sesuai dengan prioritas situasi.
“Sebelum 25 Januari, kita turun ke jalan untuk tujuan kita sendiri, sebagai organisasi mandiri. Partisipasi perempuan tidak diperlukan seperti sekarang ini. Saat itu, perempuan berpartisipasi dalam wilayah politik di Mesir selama itu dimungkinkan. Mereka mendukung caleg, Shura dan pemilihan serikat mahasiswa. Setelah revolusi, masyarakat Mesir berubah dan berada berada pada suhu poltiik yang tinggi. Demontsrasi yang sedang berlangsung, membangkitkan perlunya partisipasi perempuan dalam perubahan ini,” kata Rasmiya.
Selain itu, ia menyebutkan bahwa peranan kaum perempuan menjadi sangat penting setelah protes 30 Juni, yang berujung pada sebuah kudeta militer, dan penangkapan besar-besaran para pemimpin Ikhwanul Muslimin. Hal ini telah menjadi kewajiban bagi para perempuan untuk memimpin protes. Inilah sebabnya mengapa mereka membentuk banyak gerakan seperti “Women against the Coup” sebagai protes terhadap penggulingan mantan Presiden Mohammed Morsi dan “Girls Ultras Azhari” sebagai protes terhadap cara aparat keamanan menangani demonstrasi mahasiswa.
Ulasan tentang “Muslim Sisterhood” dari Ahram Online (Oktober 2013)
Ulasan berjudul “Inside Egypt’s Muslim Sisterhood” ini dibuka dengan menuturkan pengalaman Hefny (46 th), seorang dosen di sebuah universitas dan anggota Ikhwanul Muslimin aktif, yang bergabung dengan demonstrasi menentang kudeta pada tanggal 14 Agustus. Setelah pembantaian demonstran di Rabiah Adawiah, ia menghabiskan malam itu untuk mengangkut mayat-mayat dari reruntuhan Rabaa.
Hefny bukan satu-satunya perempuan anggota Ikhwan yang turun ke jalan-jalan Kairo ketika kamp protes itu dibubarkan. Meskipun Ikhwanul Muslimin dipandang sebagai kelompok yang dominan laki-laki, ia memiliki banyak “saudara perempuan” yang berpartisipasi dalam peran yang berbeda-beda. Mereka menunjukkan partisipasi politik dan mencapai posisi terdepan atau naik ke permukaan setelah banyak anggota Ikhwan ditangkap.
“Perempuan lebih aktif di jalan daripada laki-laki,” demikan Sameh Eid, seorang mantan anggota Ikhwan, mengatakan kepada Ahram online . “Mereka terlibat aktif dalam hubungan masyarakat dan kampanye pemilihan umum. Mereka adalah anggota yang bersemangat dan antusias, ” katanya.
Hefny, yang merupakan cucu dari Hassan al-Banna, setuju bahwa perempuan merupakan bagian penting dari organisasi. Menurut dia, perempuan sangat cocok untuk media dan kegiatan kampanye karena keahlian mereka, dan merupakan bagian penting dari kampanye pemilu Ikhwanul Muslimin selama era Mubarak. Perempuan juga mengambil bagian penting dalam kegiatan sosial, pendidikan dan kesehatan, dan mereka terlibat dalam komite lokal pada kegiatan yang berbeda-beda.
Ketika Partai Kebebasan Keadilan (FJP) sebagai sayap politik Ikhwanul Muslimin dirikan setelah revolusi Januari 2011, banyak perempuan bergabung dengan partai ini. Dan ketika partai meraih jumlah kursi mayoritas dalam pemilihan umum 2011, tiga dari total sembilan anggota parlemen perempuan adalah anggota FJP. Setahun kemudian, Mursi digulingkan dari kekuasaan dan kelompok Ikhwanul Muslimin menghadapi tindakan keras rezim militer, tetapi banyak anggota perempuan tetap aktif.
Sebagai penutup, saya ingin mengatakan, bahwa tidak diragukan lagi, mereka, para perempuan itu adalah perekat yang turut menopang Ikhwanul Muslimun, dalam menjalani bulan-bulan yang penuh tantangan.(farid wadjdi)
munuju kebangkitan
ReplyDelete