Kiprah Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati sejauh ini hanya fokus terhadap bagaimana mengejar penerimaan negara dari pajak sebanyak mungkin. Menurutnya, dengan penerimaan pajak yang tinggi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Padahal, menurut analis ekonomi politik, Abdulrachim Kresno, justru yang utama adalah menggenjot pertumbuhan ekonomi agar lebih tinggi lagi. Sebab, dengan pertumbuhan tinggi dan semua sektor usaha bertumbuh positif, maka dengan sendirinya penerimaan dari pajak juga akan tinggi.
“Itu jelas salah besar, kalau Menkeu hanya berpikir berusaha mengejar pendapatan pajak lebih besar untuk memperbesar pertumbuhan ekonomi. Itu terbalik cara berpikirnya,” jelas dia, kepada Aktual.com, Sabtu (10/6).
Kengototan Sri Mulyani terlihat dari kebijakan pemerintah yang banyak mengeluarkan aturan perpajakan, kendati tak sepenuhnya mendukung penerimaan pajak sesuai target.
Setelah tahun lalu ada tax amnesty, tahun ini Menkeu mendorong Presiden Jokowi menerbitkan Perppu Nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Serta Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.
Menurut Abdulrachim, jika mengejar pajak hanya memenuhi target APBN, sementara jika pertumbuhan ekonomi bisa meninggi, maka Produk Domestik Bruto (PDB) juga akan tinggi.
“APBN itu kan hanya bagian kecil dibandingkan GDP. Dan itu hanya sekitar kurang dari 20% saja. Jadi kalau APBN diperbesar 10% hanya akan menambah 2% dari GDP-nya,” jelas dia.
Untuk itu, dia menegaskan, yang harus dilakukan Sri Mulyani adalah memperbesar pertumbuhan menjadi di atas 6-7 persen. “Jika begitu dengan sendiri pendapatan dari pajak pun akan naik,” jelas dia.
Kata dia, negara seperti Vietnam dan Filipina itu tahun lalu pertumbuhannya mencapai 6,5 persen. Dan hal itu pun seharusnya bisa dilakukan pemerintah Jokowi. “Itu bisa terjadi jika dimulai dengan kebijakan ekonomi yang benar. Bukan yang dilakukan Sri Mulyani selama ini,” papar dia.
Dirinya mencontohkan kebijakan yang pernah dibuat Rizal Ramli saat menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya. Rizal, kata dia, menggalakkan sepuluh tujuan wisata, antara lain, Danau Toba, Borobudur, Belitung, Bromo, Mandalika, Morotai, dan lainnya dengan target di 2019 nanti menjadi 20 juta wisatawan mancanegara yang datang.
“Langkah pertamanya adalah memberikan bebas visa ke 169 negara. Kemudian membangun infrastruktur di sekitar Danau Toba, lapangan terbang Sibisa, memperpanjang landasan bandara Silangit, membuat jalan tol dan sebagainya. Hal-hal seperti itu yang harus dilakukan untuk genjot pertumbuhan,” paparnya.
Dia menegaskan, dengan kebijakan seperti itu dan ditambah kebijakan serupa di kementerian lain, maka pertumbuhan ekonomi pasti lebih besar dari 5,1 persen seperti yang direncanakan Sri Mulyani di tahun ini.
sumber : aktual
0 komentar:
Post a Comment