Pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal rencana pembelian 5000 senjata ilegal oleh lembaga non militer berbuntut panjang. Terbaru, tiga petinggi partai ini mengomentari pernyataan tersebut.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
Ketua PDIP Andreas Hugo Pareira menuding Panglima TNI telah bermain politik praktis karena menyampaikan informasi rencana pembelian 5000 senjata ilegal oleh lembaga non militer. Menurutnya, pernyataan Gatot termasuk manuver menuju pemilihan Presiden 2019 mendatang.
"Jangan bermain politik di belakang," kata Andreas seperti diwartakan Koran Tempo, Rabu (27/9/17).
Partai yang dipimpin oleh Megawati ini juga menentang seruan Jenderal Gatot agar masyarakat dan seluruh jajaran TNI menonton film pengkhianatan G30-S PKI.
Partai Demokrat (PD)
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) Partai Demokrat Rachland Nashidik menyatakan bahwa Panglima TNI telah melakukan pelanggaran undang-undang kemiliteran. Pasalnya, Panglima TNI telah membocorkan data intelijen dan menyatakan siap menyerbu institusi lain.
"Panglima berpolitik praktis dan melampaui kewenangannya," terang Rachland seperti dilansir Koran Tempo, Rabu (27/9/17).
Menurut Rachland, tindakan Panglima TNI ini menabrak prinsip demokrasi.
Partai Golongan Karya (Golkar)
Idrus Marham yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal partai berlambang beringin ini mengecam pernyataan Panglima TNI. Ia bahkan menyatakan, sulit untuk tidak mengaitkan pernyataan tersebut dengan pemilihan Presiden 2019 mendatang.
"Ini tidak bagus. Masyarakat menilai, pembantu Presiden tidak kompak." terangnya seperti dilansir Koran Tempo, Rabu (27/9/17).
Banjir Dukungan Rakyat
Selain tiga partai tersebut, partai lain cenderung mendukung. Menurut mereka, masih terlalu dini untuk membicarakan pilpres 2019. Partai-partai yang mendukung pernyataan berani Panglima TNI dan mendorong untuk mengungkap dengan terang benderang, di antaranya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra, dan partai-partai lain.
Masyarakat juga mengapresiasi pernyataan Panglima TNI bahkan menyatakan dukungan dengan tagar #KamiBersamaPanglima di media sosial. Umumnya, masyarakat mendukung kebenaran dan keterbukaan. Jika terdapat tindakan ilegal, apalagi sampai mencatut nama Presiden, maka hal itu harus diusut tuntas. [Mbah Pirman/Tarbawia]
0 komentar:
Post a Comment