Gerindra: Wajar PDIP Disebut PKI karena Sering Nipu Rakyat!
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal Prabowo Subianto.
Hastoi menyebut pernyataan Prabowo soal ambang batas presidential threshold (PT) lantaran Ketua Umum Partai Gerindra itu berambisi kembali maju pada Pilpres 2019. Prabowo menyatakan sebelumnya bahwa PT 20 persen hanya lelucon politik.
"UU Pemilu dengan PT 20 persen malah bukan hanya lelucon politik dan menipu rakyat, tapi yang menyetujui UU tersebut kurang waras dan melanggar hak konstitusi para pemilih pemula, dan menganggap rakyat bodoh hanya demi memulai rencana kecurangan dalam Pemilu 2019," kata Arief dalam keterangannya, Senin (31/7/2017).
Bahkah ia menuding, partai pendukung presidential threshold kehilangan akal sehat dengan menjadikan PT 20 persen berpatokan pada Pemilu 2014 silam.
"Artinya pemilih pemula pada Pemilu 2019 dan Pilpres 2019
kehilangan hak konstitusinya untuk mengusung seseorang calon presiden, karena mereka pada tahun 2014 belum bisa memberikan suaranya sebagai dasar untuk mengusung capres-cawapres pada Pemilu 2019," katanya.
Ini sama saja, lanjut Arief, Joko Widodo dan PDIP serta antek-anteknya membohongi masyarakat tentang sebuah arti hak konstitusi warga dalam negara demokrasi.
"Jadi wajar aja kalau PDIP sering disamakan dengan PKI, habis sering buat lawak politik dan nipu rakyat sih," tandasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengajak semua pihak menerima ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dalam Undang-Undang Pemilu yang sudah disahkan dalam paripurna DPR RI.
Hasto menyayangkan pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang mengatakan ambang batas pencalonan presiden adalah lelucon untuk menipu rakyat.
Menurut Hasto, hal tersebut disampaikan Prabowo hanya karena ambisi untuk kembali mencalonkan diri pada Pemilu Presiden 2019.
-kabarviral/teropongs
0 komentar:
Post a Comment