Maarif Institute yang didirikan Syafii Maarif membuat acara yang mendukung pemimpun non Muslim di daerah mayoritas Islam. Acara itu dikemas dengan nama Halaqah Fikih Kebinekaan yang dilaksanakan 24-26 Februari 2015 lalu di Jakarta. Harian Kompas membuat liputan acara ini hampir setengah halaman (28/2).
Dalam acara itu juga dihadirkan dua lurah selain intelektual-intelektual yang selama ini dikenal pemikirannya liberal. Dua kepala desa itu adakah Susan Jasmine kepala desa Gondangdia Jakarta dan Halidja Marding kepala desa Morea Minahasa Tenggara. Susan mewakili lurah non Islam memimpin daerah mayoritas Islam dan Halidja lurah Muslim memimpin daerah mayoritas non Islam.
Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Amin Abdullah menyatakan bahwa Indonesia yang majemuk merindukan bacaan kitab suci yang sesuai dengan konteks budaya dan sosial setempat. “Di negeri ini kita perlu bacaan yang toleran terhadap perbedaan interpretasi keagamaan dan tidak memonopoli kebenaran,”tulis Kompas.
“Pertimbangkan kebinekaan dalam pembuatan legislasi dan regulasi demi menjaga kehidupan harmonis dan mencegah konflik,” ujar Khelmy K Pribadi Manajer Program Islam dan Media Maarif Institute.
Membahayakan
Program yang dilaksanakan Maarif Institute (MI) itu jelas membahayakan Islam dan umat Islam Indonesia di masa depan. MI mencoba meruntuhkan ketetapan dalam Al Quran dan Hadits yang jelas-jelas mengharamkan pemimpin non Islam di wilayah mayoritas Islam.
Dalam surat Al Maidah 51, Al Quran menyatakan: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”
Ayat ini jelas pelarangannya. Hanya orang yang bodoh, meski profesor, yang mencoba mengartikan yang lain. Hikmah dari ayat ini adalah agar umat Islan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat, yang adil, sehingga bisa menjadi pemimpin Indonesia bahkan dunia.
Tapi kalau diputar-putar maknanya, bahwa boleh non Islam menjadi pemimpin karena kondisi Indonesia yang majemuk, maka kaum Muslim akan menyerahkan banyak kepemimpinan ke non Muslim. Tidak ada usaha untuk menciptakan pemimpin-pemimpin Islam. Padahal kata mantan Ketua PBNU, KH Muzadi, “Mereka (non Muslim) telah menguasai ekonomi. Mereka ingin menguasai politik.”
Mantan Ketua Umum Muhammadiyah Prof Amieb Rais pernah mengeluhkan kenapa koleganya yang sudah berusia senja, membuat Maarif Institute. MI seperti diketahui banyak aktivitasnya yang mengarahkan Islam ke liberal. Harian Kompas banyak memberikan ruang bagi MI baik liputannya maupun tulisan-tulisan aktivisnya. Mereka memang ingin menjadikan Indonesia liberal. Mereka tidak ingin Indonesia menjadi Islami.(*NH/sharia)
0 komentar:
Post a Comment