Semula banyak pihak menyambut lega kesepakatan antara Kapolri dengan GNPF yang membolehkan aksi super damai 212.
Dengan sejumlah penyesuaian lokasi dan format acara, Kapolri berjanji akan mencabut semua bentuk larangan kepada berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam aksi tersebut.
Namun sampai Kamis sore (1/12/2016), begitu banyak laporan dari warga masyarakat melalui jejaring media sosial yang menginformasikan tindakan aparat kepolisian yang masih menghalangi partisipasi warga," ungkap politikus PKS Mahfuz Sidik dalam pernyataannya.
Ia mengungkap, mulai dari penghadangan kendaraan rombongan di daerah perbatasan Jateng, pelarangan kepada PO Bus di Jawa Barat, pembatasan jumlah penumpang kapal ferry di Lampung.
Kemudian, penghadangan peserta di bandara beberapa kota di Kalimantan, sampai tokoh-tokoh masyarakat yang masih didatangi aparat kepolisian untuk ditanyai rencana keberangkatannya.
"Di Indramayu misalnya, tokoh-tokoh yang akan ke jakarta dikirim undangan untuk ikuti apel di kantor pemda pada hari dan jam yang sama," lanjutnya.
Menurut Mahfuz Sidik, dirinya juga menerima laporan serupa dari daerah pemilihannya, Cirebon-Indramayu.
"Saya perlu ingatkan bahwa sekarang zaman keterbukaan informasi. Masyarakat memiliki caranya dalam menyebar dan bertukar informasi. Sudah tidak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi." ujar Mahfuz.
Selanjutnya anggota DPR RI dari FPKS ini menyatakan keprihatinannya karena fakta-fakta ini akan menggerus kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
"Beberapa lembaga survei belakangan ini melansir hasil survei bahwa elektabilitas Presiden Jokowi turun anjlok sampai 12%. Dan itu imbas dari persoalan kasus Ahok." Ungkap Mahfuz.
Lebih lanjut Mahfuz menyarankan agar Kapolri dan semua jajaran pemerintah bisa menjaga dan membuktikan kesepakatan yg sudah dibuat.
"Ini perlu untuk menjaga ketentraman, kepercayaan masyarakat dan agar aksi 212 benar-benar bisa super damai," Mahfuz menegaskan kembali.
0 komentar:
Post a Comment