Naypyidaw – Gencatan senjata sebulan yang ditawarkan pejuang bersenjata Rohingya, Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), nampaknya ditolak oleh pemerintah Myanmar. Hal itu terlihat melalui pernyataan juru bicara pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi, Zaw Htay, Ahad (10/09).
Htay menulis di akun Twitternya, seperti dilansir BBC Indonesia, pemerintah tidak akan berunding dengan “teroris”. Pernyataan itu ditulisnya beberapa jam setelah pernyataan gencatan senjata ARSA.
ARSA mengumumkan opsi gencatan senjata unilateral selama sebulan di Arakan. Gencatan bertujuan untuk memberi ruang kepada lembaga kemanusiaan menyalurkan bantuan kepada warga Rohingya di kamp-kamp pengungsian.
“ARSA sangat menganjurkan semua organisasi kemanusiaan yang peduli untuk melanjutkan bantuan kemanusiaan mereka kepada semua korban krisis kemanusiaan, terlepas dari latar belakang etnis atau agama selama periode gencatan senjata,” kata pernyataan resmi ARSA yang diunggah di media sosial.
Palang Merah Internasional (ICRC) di Myanmar mendukung gencatan senjata ini. Pejabat ICRC Joh Singhal menyebutkan bahwa ini merupakan perkembangan positif.
“Kami meminta akses yang aman untuk dapat memenuhi kebutuhan kemanusiaan, termasuk persediaan makanan darurat, air minum yang aman, transportasi untuk keluarga ke tempat yang lebih aman,” ujar Singhal.
Sampai saat ini, pemerintah Myanmar tidak memberi akses lembaga kemanusiaan memasuki Arakan untuk membantu minoritas Muslim Rohingya. Hal itu sebagaimana diungkapkan Manager Aksi Cepat Tanggap (ACT), Lukman Aziz Kurniawan, yang beberapa hari terakhir relawannya berhasil mencapai kamp pengungsi Rohingya di Bangladesh.
Kurniawan menunjukkan, lembaga kemanusian bukan dipersulit oleh pemerintah Myanmar. Namun yang terjadi adalah blokade. Sehingga tidak ada satupun lembaga yang bisa masuk.
Sumber: BBC Indonesia
0 komentar:
Post a Comment