Tujuh perwakilan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (25/6). Mereka adalah Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir, M Kapitra Ampera, Yusuf Matra, Muhammad Lutfi Hakim, Muchsin Alatas, Zaitun Rasmin, dan Deni.
Muhamad Lutfi Hakim menuturkan, ada beberapa poin yang disampaikan GNPF MUI dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi. Pertama, GNPF MUI ingin membangun komunikasi lebih intensif dengan Presiden. Kedua, tidak akan ada lagi konflik antara pemerintah dan umat Islam dalam konteks Kebhinekaan, Pancasila, dan NKRI.
"Kita juga menyampaikan mau mengadakan halal bihalal dan di situ akan ada umaroh, ulama dan umat," sambung Lutfi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (25/6).
Kapitra Ampera mengatakan, Presiden Jokowi mengaku sangat concern terhadap penegakan hukum di Tanah Air. Jokowi menekankan, dalam penegakan hukum tidak boleh ada pelanggaran hukum.
"Ini membuat kita semua lega karena Presiden antusias menyampaikannya kepada kita," ujar Kapitra.
Disinggung soal usulan rekonsiliasi antara GNPF MUI dengan pemerintah, Kapitra enggan berkomentar banyak. Yang harus dilakukan saat ini adalah membangun komunikasi dengan Jokowi.
"Kami belum bicara ke tingkat itu (rekonsiliasi). Secara teknis belum, hari ini kami bangun komunikasi dulu agar cair. Alhamdulillah cair sekali dan kami mulai saling mengerti dan memahami, teknis belum dibicarakan," tuntas Kapitra.
Ketua GNPF MUI, Bachtiar Nasir menuturkan, Presiden Jokowi telah mendengar seluruh masukan dari GNPF MUI. Jokowi merasa senang mendapat masukan dari berbagai pihak untuk kemaslahatan bangsa. [opinibangsa.id / mdk]
0 komentar:
Post a Comment