Sebuah peraturan aneh dikeluarkan oleh kota Dickinson, Texas yang melarang bantuan bencana disalurkan ke kotanya bagi lembaga atau individu yang mendukung aksi boikot Israel.
Peraturan tersebut tidak pelak mengundang kecaman dari pelbagai kelompok HAM karena dianggap melanggar kebebasan berpendapat.
Dalam formulir aplikasi, dewan kota meminta pihak sponsor atau donatur yang hendak menyumbang untuk mengisi kolom berjudul “Verifikasi untuk tidak memboikot Israel”. Selanjutnya kolom dibawahnya berbunyi, “Dengan menyetujui syarat ini, maka pendaftar memverifikasi: (1). untuk tidak memboikot Israel dan 2). Tidak memboikot Israel selama persetujuan tersebut diberikan.”
Kelompok Uni Kebebasan Sipil Amerika mengkritik persayaratan tersebut sebagai bentuk pelanggaran kebebasan berpendapat.
“Amandemen pertama melindungi hak warga Amerika untuk memboikot, dan pemerintah tidak mempersyaratkan bantuan bencana atau bantuan sosial lainnya dengan komitmen yang membatasi kebebasan berekspresi yang dilindungi konstitusi,” kata Direktur Hukum ACLU Texas Andre Segura.
“Persyaratan Dickinson adalah pelanggaran terang-terangan atas amandemen pertama konstitusi, yang dengan janji setia era McCarthy yang meminta semua rakyat Amerika untuk tidak menjadi anggota partai komunis dan aktivitas yang dianggap subversif lainnya,” terangnya.
Kota baru saja memberlakukan peraturan yang meminta semua kontraktor negara bagian untuk menyatakan bahwa mereka tidak berpartisipasi dalam aksi boikot Israel. Gerakan anti boikot Israel telah melobi pelbagai kelompok politik di AS, mulai dari Republikan sayap kanan dan moderat maupun Demokrat yang moderat dan liberal untuk mendukung tindakan mereka tersebut.
Meskipun ACLU tidak dalam posisi memboikot negara-negara asing, namun organisasi ini sejak lama mendukung hak warga negara untuk berpartisipasi dalam boikot politik dan menyatakan penentangan terhadap hukum atau UU yang melarang hak memboikot.
Permatafm
0 komentar:
Post a Comment