Sejumlah kartu rakyat yang pada Pilpres 2014 lalu menjadi salah satu unggulan propaganda kampanye Joko Widodo (Jokowi) nantinya bisa jadi akan menjadi cerita usang yang teronggok diantara tumpukan janji-janji Jokowi lainnya.
Hingga saat ini kartu-kartu kebanggaan Joko itu belum dapat dirasakan rakyat. Pasalnya budget anggaran untuk kebutuhan pembuatan kartu maupun realisasi operasionalnya membutuhkan anggaran biaya yang harus melalui persetujuan legislatif.
Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengatakan untuk membuat kartu dibutuhkan dana triliunan rupiah yang harus melalui sistem tender. Hal itu tentu saja harus melewati tahap prosedural.
"Kartunya saja bisa Rp5 ribu di kali 14 juta (kartu) bisa triliunan, kartu doang. Miliar saja ditender apalagi triliun, ini enggak main-main, harus legalitas sesuai prosedur hukum," ujar Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu khawatir itikad baik yang diinginkan Jokowi dijalankan dengan cara yang salah karena melanggar prosedur yang berlaku.
"Itu penting (soal legalitas), lebih penting dari itikad baik, itikad baik Jokowi baik tapi itu bisa disalahgunakan," bebernya.
Fahri mencontohkan itikad baik pada kasus penyelamatan terhadap Bank Century yang menyebabkan kerugian negara. Padahal, awalnya program itu digadang-gadang sebagai itikad baik menyelamatkan bangsa.
"Century dulu mengatakan itu itikad baik, menyelamatkan bangsa, tapi efeknya orang masuk bui, itikad baik harus legal prorsedural, harus dipenuhi," tandasnya.
Sebelumnya, Joko sudah pernah mengeluarkan kartu-kartu saktinya saat menjadi Walikota Solo dan ketika duduk menjabat Gubernur DKI Jakarta. Seluruh kartu sakti yang dikeluarkannya ternyata tak sesuai harapan.
0 komentar:
Post a Comment