Seiring bergulirnya sang waktu, bukti - bukti dana siluman APBD DKI Jakarta pun semakin terkuak. Jokowi dan Ahok di duga menikmati - juga - dana siluman untuk kepentingan tertentu.
Seperti dilansir laman Intelijen, bahwa perang terbuka antara DPRD DKI Jakarta dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menuju klimaks. Ahok telah melaporkan dugaan “dana siluman” pada APBD DKI Jakarta 2012-2014 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Publik pun terbelah, mendukung Ahok atau menentang Ahok. Aktivis politik Sri Bintang Pamungkas meminta Ahok tidak berdalih soal sengkarut APBD DKI 2012-2014. Bahkan Sri Bintang menuding Ahok dan Joko Widodo ikut menikmati dana siluman APDB DKI 2012-2014.
“Tahun 2012-2014 saat Jokowi-Ahok berkuasa. Artinya yang menikmati pengadaan itu Jokowi-Ahok,” tegas Sri Bintang Pamungkas kepada intelijen, Selasa (03/03).
Sri Bintang juga meminta ‘penerima tender’ pengadaan barang dan jasa DKI Jakarta periode 2012-2015 harus berkata jujur. “Selama ini yang menentukan pemenang tender itu pihak eksekutif. Dan Jokowi-Ahok harus mengetahui dan bertanggungjawab,” paparnya.
Tak hanya itu, Sri Bintang juga meminta Ahok tidak perlu berdalih dengan menyatakan kasus itu dibongkar Ahok sekarang ini karena Presidennya Jokowi. “Kalau Ahok dahulu tidak melaporkan, artinya Ahok menganggap KPK tidak bagus. Dari pernyataan ini saja Ahok sudah tidak benar. Ahok ini seolah jujur padahal dia menikmati anggaran juga,” pungkas Sri Bintang kepada Intelijen.
Kemudian, laman Kompas (8/5) merilis judul berita : "Anggota DPRD DKI Minta Ahok Center Diaudit" dan berikut potongan beritanya;
***
Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi mengatakan bahwa saat ini masih banyak sumbangan corporate social responsibility (CSR) ke Pemerintah Provinsi DKI yang masuk melalui Ahok Center, sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berafiliasi dengan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.
Menurut Sanusi, sumbangan yang masuk itu dikelola langsung oleh Ahok Center, tanpa campur tangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait. Sanusi mengatakan, sumbangan yang masuk melalui Ahok Center jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Oleh sebab itu, ia menilai sudah sepatutnya Ahok Center diaudit oleh lembaga berwenang.
"CSR nilainya bisa sampai miliaran, Tapi dikelola oleh LSM. Ini yang perlu diaudit," kata Sanusi setelah menjadi pembicara dalam sebuah diskusi, di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/3/2015).
***
Nah, jika betul ini yang terjadi, maka Ahok yang teriak DPRD masukan dana siluman memang patut di hargai, namun tak salah jika suami Veronica itu juga terbuka tuk audit Ahok Center demi azas transparansi APBD kepada rakyat. Jadi rakyat bisa tahu, mana yang maling dan mana maing teriak maling.
Lain lagi dengan sebuah laman Fanpage Anti Kompas menulis sebuah ulasan sebagai berikut:
***
Kompas Jualan Isu Trending Topic Twitter Untuk Menipu Publik
Jaringan Kompas membodohi publik melalui rekayasa isu di media sosial berupa tranding topic Twitter untuk membela Ahok dan menjatuhkan lawan politik mereka.
Modus kejahatan ini telah dilakukan sejak Pilpres, di mana Twitter dan facebook dijadikan oleh ribuan relawan Jokowi untuk membully Prabowo dan pendukungnya.
Sebelumnya rekayasa serupa juga muncul dalam bentuk isu jajak pendapat dan survei untuk menggiring opini yang berpihak pada Jokowi dan Ahok.
Laporan Pusat Analisa Data IT (LPADI) belakangan menemukan berbagai isu dan opini yang dilancarkan oleh jaringan Kompas di media sosial disinyalir bersumber dari "dana siluman" APBD DKI maupun sumbangan ilagal konglomerat hitam.
Angka sumbangan haram untuk agenda politik Jokowi dan Ahok terbilang fantastik, mencapai ratusan miliar rupiah.
"Bila PPATK menyisir ratusan rekening milik berbagai yayasan yg tergabung dalam Kompas Gramedia Group, maka terungkap adanya aliran dana siluman yang berkaitan langsung dengan aktivitas politik."
Dugaan itu selaras dengan pernyataan KPK beberapa hari lalu, bahwa "dana siluman" APBD DKI 2012 -2014 terindikasi adanya kocoran uang negara benilai puluhan triliun rupiah dan melibatkan pihak-pihak terkait.
Komisioner KPK, Johan Budi kepada pers menegaskan pihaknya akan fokus membongkar kasus-kasus besar dalam skandal APBD DKI, di mana terungkap kebocoran anggaran ABPD DKI mencapai puluhan triliun rupiah.
Namun pernyataan KPK ditutup oleh Kompas, maklum media pembela Jokowi - Ahok tersebut disinyalir ikut kebagian jatah haram. Jadi wajar bila Kompas gencar membela Jokowi dan Ahok dengan segala rekayasa opini yang menyesatkan publik.
***
Anehnya, Kompas malah menyerang Ahok Centre, sedangkan Anti Kompas malah menyerang media Kompas. Jelas, ini menandakan memang ada dana siluman yang Ahok - Jokowi mainkan, bukan? [jks]
0 komentar:
Post a Comment