Arab Saudi telah meminta PBB untuk menetapkan batas waktu diakhirinya penjajahan ‘Israel’ atas wilayah Palestina dan memaksa ‘Israel’ untuk mematuhi resolusi PBB.
Kerajaan Arab Saudi membuat himbauan tersebut selama pertemuan keempat dari Komite Politik dan Dekolonisasi khusus Majelis Umum PBB di markas besar PBB kota New York pada Jumat 7 Oktober 2016.
Berbicara atas nama Dewan Kerjasama Negara Teluk (GCC), Manal Hassan Radwan, sekretaris pertama dewan misi Saudi untuk PBB, menekankan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri.
Radwan mengatakan ‘Israel’ harus dipaksa untuk mematuhi resolusi PBB dan mematuhi Inisiatif Perdamaian Arab yang diluncurkan 14 tahun yang lalu oleh Arab Saudi untuk mendukung berdirinya sebuah negara Palestina yang merdeka, dengan Jerusalem sebagai ibukotanya.
Inisiatif ini juga menuntut agar ‘Israel’ dipaksa untuk menarik diri dari semua tanah Arab yang didudukinya.
Radwan mengatakan Dewan Kerjasama Negara Teluk juga menyambut baik upaya untuk menemukan solusi konsensual untuk permasalahan Sahara Barat, dalam kerangka resolusi Dewan Keamanan nomor 2285 (2016).
Arab Saudi menegaskan dukungannya terhadap posisi Maroko.
Dewan Penasehat Kerajaan Maroko untuk Urusan Sahara (The Moroccan Royal Advisory Council for Saharan Affairs – CORCAS) telah mengusulkan rencana untuk otonomi Sahara Barat dan melakukan kunjungan ke sejumlah negara untuk menjelaskan serta mengumpulkan dukungan untuk usulan mereka ini.
Desakan Arab Saudi untuk diakhirinya penjajahan ‘Israel’ atas tanah Palestina ini datang di tengah meningkatnya agresi ‘Israel’ dan semakin maraknya pembangunan pemukiman ilegal Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Pada hari Kamis 6 Oktober lalu, kantor kejaksaan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court – ICC) mengatakan bahwa mereka sedang mengirimkan delegasi ke ‘Israel’ dan Tepi Barat untuk memeriksa orang-orang ‘Israel’ dan Palestina tentang kemungkinan aksi dari kejahatan perang ‘Israel’ yang dilakukan di wilayah Palestina.
Pekan lalu, Amerika Serikat, pendukung utama ‘Israel’, telah menuduh Tel Aviv melakukan pengkhianatan atas rencana untuk membangun pemukiman baru di Tepi Barat yang diduduki.
“Tindakan pemerintah ‘Israel’ dalam mengumumkan penyelesaian pembangunan pemukiman ini telah melemahkan inisiatif perdamaian,” kata juru bicara Gedung Putih,Josh Earnest, setelah pemerintah ‘Israel’ memberi lampu hijau untuk membangun sebanyak 300 unit rumah dan membangun kawasan industri di wilayah Palestina.
Arab News
0 komentar:
Post a Comment