Nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai anggota koalisi pendukung pemerintahan SBY masih menggantung. Begitu pun dengan nasib 3 menterinya yang masih tergabung dalam kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Partai pimpinan Anis Matta itu menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Presiden SBY.
“Untuk koalisi, kami serahkan pada SBY, karena ini semua kan dia yang memulai koalisi,” tutur Wakil Sekjen PKS, Fahri Hamzah di Hotel Le Meredien, Jakarta, Selasa (19/6/2013).
“Dia (SBY) yang memulai, dialah yang harus mengakhiri kalau memang berakhir,” ucap Fahri.
Seperti bait dalam sebuah lagu, ‘Kau yang memulai, kau yang mengakhiri’. Karena bergabungnya PKS dalam pemerintahan atas ajakan SBY, maka menurut Fahri, Ketua Umum Partai Demokrat itulah yang harus memutuskan nasib PKS di koalisi.
“Dia (SBY) harus ngomong baik-baik. Sampai saat ini kan dia belum mau ngomong,” tambah Fahri.
Berbedanya pandangan PKS dengan pemerintahan SBY muncul terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Berulang kali PKS menolak dengan tegas kebijakan ini. Begitupun saat DPR melaksanakan voting dalam rapat paripurna APBN Perubahan 2013 yang hasilnya memutuskan harga BBM naik.
3 Menteri asal PKS pun terancam dicopot dari jajaran Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Namun PKS mempersilakan Presiden SBY menggunakan hak prerogatifnya. Ketiganya adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, dan Menteri Pertanian Suswono.
0 komentar:
Post a Comment