Aksi Lanjutan Beresiko Tinggi, DPR Minta Pemerintah Segera Pastikan Kasus Ahok
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid khawatir jika pemerintah tidak cepat mengambil keputusan terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuko Tjahaja Purnama atau Ahok.
Pasalnya, demonstrasi lebih besar dari aksi Belas Islam II bakal menjadi ancaman bagi kerukunan ummat yang akhirnya gangguan untuk stabilitas NKRI.
“Kita semua tidak menghendaki demo yang lebih besar dari tanggal 4 November kemarin. Itu beresiko tinggi,” ujar Sodik di Jakarta, Minggu (13/11).
Sodik pun mempertanyakan kesiapan pemerintah baik presiden ataupun aparat penegak hukum dalam menjamin keamanan, jika ummat Islam kembali berunjuk rasa dengan skala yang lebih besar.
“Apakah aparat keamanan bisa jamin tidak ada insiden? tanggal 4 saja ada insiden, kegiatan sosial ekonomi terganggu. Lebih baik pemerintah pastikan langkah-langkah hukum Ahok dan jelaskan secara meyakinkan kepada tokoh masyarakat,” jelas Sodik.
Menurutnya, isu kembali turunnya massa untuk melakukan aksi karena, dimungkinkan karena ummat islam merasa pemerintah tidak tegas menyelesaikan persoalan penistaan agama.
“Karena mereka merasa kurang yakin dengan janji pemerintah untuk dalam 2 minggu menangani kasus hukum Ahok,” pungkas politisi Gerindra ini.
Diketahui, Demo 4 November yang tidak diindahkan Presiden Jokowi karena enggan menemui perwakilan massa akan dilanjutkan dengan aksi Bela Islam III pada 25 November 2016 mendatang. Aksi Bela Islam III nanti direncanakan bakal mengusung tema #Lengserkan Jokowi Jika Ahok Bebas, dengan menurunkam 5 juta massa. (Nailin in Saroh, Aktual.com )
0 komentar:
Post a Comment