Di Indonesia, kabar atau sas sus adalah kebenaran yang tertunda. Isu atau kabar mengenai jabatan Jenderal (polisi) Budi Gunawan (BG) barter menjadi Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) dengan calon Gubernur asal PDI Perjuangan, Basuki Tjahja Purnama alias AHok menjadi jelas.
Hari ini beredar, surat tentang pembentukan tim resmi BIN untuk memenangi AHok. Dari nadanya surat itu datang dari bawahan BG, “Ass Ndan skep utk anggota disk sdh ada dgn jmlah personil 19 orang…” demikian pembukaan surat mengenai SKep-Surat Keputusan.
SKep yang dimaksud adalah pembentukan tim pemenangan AHok dari BInNyang berjumlah 19 orang. Dalam rancangan SKep itu, 19 personil yang disebut-sebut adalah sebagai berikut
- Prof.Dr.Indriyanto Seno Adji (ahli hukum tatanegara)
- Wawan Purwanto (pengamat intelejen)
- Boni Hargens (relawan jokowi yang juga komisaris Antara)
- Letjen TNI (purn) Muhammad Munir
- Mayjen TNI Mar (purn) Buyung Lalana
- Marsda TNI Adrian Watimena
- Irjen Pol (purn) Wahyu Saronto
- Prof.Ikhsan Tanggok
- Eddy Suprapto
- Agoes Poetranto
- Beny Roeliyawan
- Marcelino Pandin
- Betty Purwandari
- Armi Susandi
- Bramantya Djohanputro
- Achmad Sjarmidi
- Wirawan Sukarwo
- Heddy Lukito (Lugito) eks wartawan Gatra
- Kusnanto Anggoro- akademisi
Dalam surat itu juga disebut sebuah catatan “blm ada ketua dan skrtaris…Mhn petumjuk Ndan”
SKep itu diduga Tim untuk Pemenangan AHok, selain operasi intelejen juga diperlukan operasi informasi (agitasi, propaganda dan penyebaran informasi). Sebenarnya Tim seperti itu biasa, kalau memang tujuan untuk negara. Biar Kepala Negara bisa mengambil keputusan berdasarkan masukan BIN (intelejen). Namun, kalau SKep Tim itu untuk pememangan AHok tentu menyalahi aturan yang ada.
BIN, DPR bahkan Kantor Presiden, kini mudah sekali bocornya surat-surat penting. Bagi jurnalis dan masyarakat disatu sisi bagus untuk mengetahui secara transparan, apa yang dilakukan penyelenggaran negara. Tapi, di sisi lain ini membahayakan keamanan negara. Ada yang tidak beres dalam tata administrasi negara ini. Atau ada kelompok yang memainkan agenda tertentu untuk kepentingan kelompok tertentu. Kita harus waspada.
Sumber: [indonesiapolicy]
0 komentar:
Post a Comment